Armadaberita.com | SAMOSIR — Pemerintah Kabupaten Samosir akhirnya angkat suara terkait isu liar yang beredar di masyarakat soal melonjaknya harga pupuk bersubsidi.
Dalam rapat Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang digelar di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (20/05), Asisten II Pemkab Samosir Hotraja Sitanggang menegaskan, tidak ada toleransi bagi kios pupuk yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Pupuk bersubsidi harus dijual sesuai HET. Kenaikan harga oleh kios nakal akan kami tindak tegas bersama penegak hukum,” ujar Hotraja dengan nada serius.
Rapat ini juga dihadiri Kasintel Kejari Samosir Richard N. Simaremare, Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang, perwakilan distributor pupuk seperti CV. Jo Parlambasan, CV. Warren Raja, CV. Serenauli, serta para pemilik kios pupuk se-Kabupaten Samosir.
Hotraja mengungkapkan, pihaknya menerima laporan serta membaca keluhan petani di media sosial soal harga pupuk bersubsidi yang melampaui HET. Di antaranya, urea seharusnya dijual Rp2.250/kg, NPK Rp2.300/kg, NPK formula khusus Rp3.300/kg, dan pupuk organik Rp800/kg. Sayangnya, sejumlah kios diduga menjual jauh di atas angka tersebut.
“Kami minta KP3, penyuluh, dan petugas lapangan aktif melapor jika menemukan pelanggaran. Pupuk subsidi itu barang negara, jangan dipermainkan,” tegasnya.
Nada yang sama juga disampaikan Kasintel Kejari Samosir, Richard N. Simaremare, yang mengingatkan seluruh pihak agar tidak main-main dengan harga pupuk. Ia menegaskan, Kejari bersama Polres akan melakukan pengawasan langsung ke kios dan tidak akan ragu menindak secara hukum jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau ada petani yang sampai mengeluh karena harga tinggi, maka akan ada tindakan tegas. Ini demi mendukung kemajuan petani Samosir,” katanya.
Kanit Tipidter Polres Samosir, Martin Aritonang, bahkan menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pelanggaran distribusi dan harga pupuk bersubsidi. “Kami tidak mengamini praktik di luar aturan. Kenaikan harga di atas HET adalah pelanggaran hukum,” ujarnya.
Langkah tegas Pemkab dan aparat ini sekaligus untuk memperkuat program ketahanan pangan dan mendukung visi Pangula Nature yang menjadi unggulan Kabupaten Samosir.
Warga dan petani kini berharap, penegasan ini benar-benar dijalankan di lapangan. Karena pupuk bukan sekadar barang dagangan—tetapi penentu hidup matinya hasil pertanian masyarakat.
