Armadaberita.com | JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran 2026 secara bertanggung jawab demi memperkuat layanan pertanahan yang akurat, hati-hati, dan akuntabel.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025), Nusron memaparkan bahwa pagu indikatif ATR/BPN tahun 2026 sebesar Rp7,78 triliun akan difokuskan pada tiga program utama: dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan semakin akurat, prudent, dan akuntabel, berbasis manajemen risiko,” kata Nusron di hadapan para anggota dewan.
Tak hanya berhenti pada alokasi awal, Nusron juga mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun. Tambahan ini ditujukan untuk mendukung program strategis, seperti percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penguatan penataan ruang, serta kebutuhan belanja pegawai baru dari CPNS dan PPPK.
Permintaan tersebut mendapat dukungan langsung dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang menyebut Nusron sebagai sosok progresif yang layak didorong penuh. “Saya pribadi mendukung karena saya lihat Pak Menteri ini progresif. Kalau tidak kita support, beliau tidak bisa bergerak. Mudah-mudahan anggaran ini bisa digunakan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tingkat serapan anggaran ATR/BPN tahun 2024 yang mencapai 99,04% juga menjadi bukti kinerja efektif kementerian di bawah kepemimpinan Nusron. Rapat kerja turut dihadiri jajaran pejabat tinggi madya dan pratama ATR/BPN yang mendampingi Menteri dalam menyampaikan program dan rencana anggaran ke depan.
