Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mencatat peningkatan signifikan dalam kerja sama daerah. Hingga akhir Oktober 2026, jumlah kerja sama yang difasilitasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut mencapai 38 kerja sama, naik 100 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sekitar 18 kerja sama.
Peningkatan tersebut mencerminkan semakin luasnya kolaborasi Pemprov Sumut dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan daerah.
Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut, Ahmad Yamin, menyampaikan hal tersebut dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yamin, kerja sama menjadi salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumatera Utara. Karena itu, Pemprov Sumut terus mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, hingga sektor swasta.
“Kita tahu saat ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu kolaborasi dengan semua pihak. Solusi terbaik untuk mewujudkannya dilakukan melalui kerja sama. Peran kerja sama ini sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan Sumatera Utara,” ujarnya.
Selain kerja sama antardaerah, Pemprov Sumut juga memperluas kolaborasi kawasan, termasuk melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).
Untuk memastikan setiap kesepakatan berjalan konkret, Pemprov Sumut turut memperkuat mekanisme pengawasan dan tindak lanjut. Salah satunya melalui pencantuman klausul batas waktu enam bulan dalam dokumen kerja sama. Setelah proses pengadaan, kesepakatan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS).
Yamin menegaskan, mekanisme tersebut bertujuan agar kerja sama tidak sekadar berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kegiatan yang memberikan manfaat.
Salah satu contohnya adalah kerja sama Rumah Sakit Jiwa dengan sejumlah universitas negeri dan swasta di Medan maupun luar daerah. Melalui PKS, tersedia landasan hukum bagi mahasiswa kedokteran untuk melaksanakan praktik sekaligus memberikan kontribusi.
“PKS menjadi payung hukum bagi mahasiswa kedokteran yang menjalani praktik dan memberi kontribusi,” ungkap Yamin.
Peningkatan jumlah kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat sinergi lintas sektor serta mendorong pelaksanaan pembangunan Sumatera Utara yang lebih optimal.
