Medan, ArmadaBerita.Com – DPRD Kota Medan didorong memperkuat substansi Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan agar tidak berhenti sebagai regulasi administratif, tetapi mampu menjawab persoalan mendasar pelayanan kesehatan masyarakat. Kepastian pembiayaan UHC, mekanisme pengaduan hingga sanksi pelanggaran standar layanan menjadi poin penting dalam penyempurnaan rancangan peraturan tersebut.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Medan saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan tanggapan kepala daerah terhadap penjelasan DPRD atas Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD serta pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
Dalam tanggapannya, Rico mengapresiasi inisiatif DPRD Medan, khususnya tim pengusul dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang telah menghadirkan rancangan regulasi untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di ibu kota Sumatera Utara tersebut.
Menurut Rico, Ranperda ini memiliki posisi strategis dalam menjawab persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat, seperti antrean pelayanan, keterbatasan kamar rawat inap, ketersediaan obat, hingga kepastian biaya pengobatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Pemko Medan, kata Rico, memberikan sejumlah catatan penting untuk mempertajam materi Ranperda. Salah satunya, penyempurnaan ketentuan UHC Premium dan pembiayaan kesehatan agar anggaran dapat dialokasikan secara tepat sasaran, efisien, serta berkelanjutan.
Selain itu, pengaturan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu pelayanan perlu diperkuat, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar standar pelayanan kesehatan.
“Ranperda ini menjadi landasan yang sangat penting bagi langkah konkret yang sedang dan akan kita laksanakan,” kata Rico.
Rico juga menekankan pentingnya kejelasan kewenangan antarperangkat daerah, kesiapan sumber daya, implikasi pembiayaan serta mekanisme evaluasi pelaksanaan regulasi.
DPRD Medan bersama Pemko Medan diharapkan dapat memastikan setiap ketentuan dalam Ranperda memiliki daya implementasi yang kuat. Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap kualitas layanan.
Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan diharapkan menjadi pijakan untuk membangun sistem kesehatan yang lebih transparan, terintegrasi dan memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat. (Asn)
