Medan, ArmadaBerita.Com – DPRD Kota Medan menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Penetapan ini menjadi langkah strategis legislatif dalam menentukan arah regulasi daerah sekaligus memperkuat fungsi pembentukan peraturan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan pimpinan DPRD Medan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Sri Rezeki dan Zulkarnaen. Turut hadir Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD serta pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
Dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan, Ketua Bapemperda Afif Abdillah mengungkapkan, 10 Ranperda yang masuk Propemperda 2027 terdiri atas tiga Ranperda Kumulatif Terbuka, tiga Ranperda usulan Pemko Medan, dan empat Ranperda inisiatif DPRD Medan.
Komposisi tersebut menegaskan peran DPRD tidak hanya sebagai mitra pemerintah dalam pembentukan regulasi, tetapi juga sebagai pengusul kebijakan melalui hak inisiatif legislatif.
Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan, Propemperda memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, setiap Ranperda harus disusun melalui proses yang tertib, sistematis, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Semoga Propemperda Tahun 2027 yang telah ditetapkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rico.
Ia berharap regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, dapat diimplementasikan secara efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penetapan Propemperda 2027 menjadi tahapan awal bagi DPRD Medan bersama Pemko Medan untuk mengawal proses legislasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap Ranperda tidak sekadar masuk dalam daftar program, tetapi mampu menjawab persoalan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Medan. (Asn)
