KARO, ARMADABERITA — Sebanyak 35 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan seusai menyantap makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Senin (14/9/2026).
Kejadian tersebut berlangsung ketika penanganan dan pengusutan dugaan gangguan kesehatan pada siswa akibat MBG di Kabupaten Karo sebelumnya masih menjadi perhatian DPRD setempat.
Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Br Tarigan mengatakan, pihaknya prihatin atas munculnya kembali kejadian serupa. Sehari sebelum kejadian terbaru itu, Iriani bersama delegasi DPRD Karo mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orangtua dan meminta pembenahan pelaksanaan MBG.
“Belum kering air mata orangtua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin,” kata Iriani.
Menurut Iriani, kondisi para siswa harus menjadi prioritas. Setelah penanganan medis dilakukan, penyebab kejadian perlu ditelusuri secara menyeluruh dan transparan.
Ia meminta evaluasi tidak berhenti pada satu tahapan, tetapi mencakup seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan makanan, pengolahan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi siswa.
“Yang paling penting sekarang anak-anak ini harus ditangani dengan baik dan dipastikan kondisinya. Setelah itu harus dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Iriani menegaskan DPRD Karo akan terus memantau kondisi para siswa dan meminta pemerintah serta BGN tidak menganggap kejadian tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri.
Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian tersebut.
Menurut Rapidin, program MBG memiliki tujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Namun, tujuan itu harus disertai jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang ketat.
“Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan,” kata Rapidin.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, meminta evaluasi dilakukan terhadap seluruh proses pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo.
Ia menilai pengawasan perlu mencakup dapur penyedia makanan, pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan di sekolah.
“Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan berikutnya. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem,” ujar Sutrisno.
Menurut dia, dukungan terhadap program MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Keberhasilan program tersebut, kata Sutrisno, juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Hingga kini, penyebab keluhan kesehatan yang dialami para siswa SMK Negeri 1 Merdeka belum dipastikan. Pemeriksaan terhadap kondisi siswa dan penelusuran terhadap pelaksanaan MBG diperlukan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.
