Medan,ArmadaBerita.Com – Harga beras di sejumlah pasar Kota Medan masih ditemukan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini terungkap saat Tim Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan harga dan mutu beras di Pasar Sei Sikambing, Medan, Senin (7/9/2026).
Pengawasan tersebut menjadi perhatian karena persoalan harga tidak hanya terjadi di tingkat pedagang. Dari keterangan pedagang yang ditemui tim, tingginya harga jual di pasar turut dipengaruhi harga beras yang sudah tinggi ketika diperoleh dari distributor.
Tim Bapanas yang dipimpin Yola Novita mengecek langsung harga beras di sejumlah toko dan pedagang, termasuk Toko Kelontong Agam WD dan Toko Kelontong Icut Pedang. Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan harga di tingkat konsumen dengan ketentuan pemerintah sekaligus menelusuri kondisi distribusi dari hulu ke hilir.
Yola mengatakan, pengawasan harga dan mutu pangan tersebut merupakan penugasan Kepala Badan Pangan Nasional. Kegiatan telah dimulai sejak 1 September 2026 dan menyasar sejumlah pasar di Kota Medan.
“Dari hasil pengecekan sementara, rata-rata harga memang masih ada yang berada di atas HET. Namun, berdasarkan keterangan pedagang, harga dari distributornya memang sudah tinggi,” ujar Yola.
Temuan tersebut membuat pengawasan tidak berhenti pada harga di lapak pedagang. Pemerintah juga perlu melihat mata rantai distribusi untuk mengetahui penyebab harga beras dapat menembus batas HET sebelum sampai ke konsumen.
Pengawasan mencakup beras medium dan premium. Pemerintah ingin memastikan harga yang terbentuk di pasar tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan mutu dan ketersediaan beras bagi masyarakat tetap terjaga.
Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan mengklaim pemantauan harga bahan pokok telah dilakukan secara rutin setiap hari. Rina, yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, mengatakan hasil pemantauan tersebut dicatat dan diinput ke SP2KP.
“Sudah menjadi kegiatan rutin kami melakukan monitoring harga bahan pokok, terutama beras. Monitoring dilakukan setiap hari dan hasilnya diinput ke SP2KP sesuai dengan harga yang ada di pasar setiap harinya,” kata Rina.
Menurut Rina, pencatatan harga harian menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk membaca pergerakan harga di lapangan. Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus bahan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan terhadap stabilitas pangan.
Pemantauan serupa juga dilakukan pengelola Pasar Sei Sikambing. Kepala Pasar Sei Sikambing, Imelda, mengatakan pengecekan harga dilakukan setiap hari dan hasilnya dilaporkan kepada dinas terkait.
“Kalau dari lapangan, setiap hari kami melakukan pengecekan harga-harga dan melaporkannya kepada dinas terkait,” ujar Imelda.
Pasar Sei Sikambing sendiri disebut sebagai salah satu pasar percontohan di Kota Medan. Imelda berharap intensifnya pengawasan pemerintah dapat ikut mendorong perbaikan harga sehingga tekanan terhadap inflasi bisa ditekan.
Pengawasan harga dan mutu pangan ini tidak hanya berlangsung di Medan. Bapanas menyebut program tersebut dilakukan secara nasional selama dua bulan, mulai 1 September hingga Oktober 2026, dengan cakupan 13 provinsi di Indonesia.
Kegiatan melibatkan sejumlah instansi, antara lain Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumut, Polrestabes Medan, Bulog Wilayah Sumatera Utara dan Bulog Kantor Cabang Medan.
Dengan masih ditemukannya harga beras di atas HET, efektivitas pengawasan kini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menelusuri rantai distribusi, bukan hanya memantau harga di tingkat pedagang. Jika harga dari distributor tetap tinggi, tekanan harga beras di tingkat konsumen berpotensi terus bertahan.*
