MEDAN, ARMADABERITA — Nilai-nilai Pancasila semestinya tidak berhenti sebagai hafalan. Bagi Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi X DPR RI, dr Sofyan Tan, makna Pancasila harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika negara memastikan rakyat memperoleh pekerjaan layak dan anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas.
“4 Pilar ini jangan hanya menjadi hafalan. Pancasila harus kita rasakan. UUD 1945 harus kita perjuangkan. Kalau rakyat sulit mendapatkan pekerjaan dan anak-anak sulit mendapatkan pendidikan, maka kita harus bertanya apakah cita-cita keadilan sosial sudah benar-benar kita wujudkan,” ujar Sofyan dalam Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara bersama ratusan warga Medan Sunggal di Kampus Universitas Satya Terra Bhinneka, Medan, Rabu (12/8/2026).
Menurut Sofyan, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar konsep kebangsaan yang diingat melalui hafalan. Keempat pilar tersebut harus menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang menjawab persoalan masyarakat.
Ia menilai persoalan pekerjaan dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari cita-cita keadilan sosial. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh pekerjaan dan pendapatan keluarga belum membaik, negara dituntut menghadirkan kebijakan yang membuka kesempatan bagi warga untuk meningkatkan taraf hidup.
Di tengah persoalan tersebut, Sofyan menempatkan pendidikan sebagai salah satu jalan penting untuk memutus rantai kemiskinan.
Ia mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pendidikan dasar dapat diakses masyarakat tanpa biaya. Hal itu, menurut dia, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjamin wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sesuai ketentuan.
Karena itu, Sofyan meminta amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN tetap dijaga substansinya dan benar-benar digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan.
Ia juga menyoroti polemik mengenai masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen anggaran pendidikan. Sofyan menegaskan tidak mempersoalkan tujuan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak mengurangi ruang anggaran untuk kebutuhan inti pendidikan.
“MBG itu penting. Anak-anak kita harus makan bergizi. Tetapi jangan sampai pendidikan dikorbankan. Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya untuk guru, sekolah, sarana pendidikan, beasiswa, riset dan peningkatan mutu pendidikan justru terdesak,” katanya.
Menurut Sofyan, pemenuhan hak pendidikan merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan nilai-nilai 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara. Pancasila mengamanatkan keadilan sosial, UUD 1945 menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan, NKRI menempatkan negara sebagai rumah bersama seluruh rakyat, sementara Bhinneka Tunggal Ika menegaskan keberagaman tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan kesempatan setiap anak.
“Jangan pernah mengatakan anak orang miskin tidak punya masa depan. Selama dia mau belajar dan negara memberikan kesempatan, dia bisa mengubah nasib keluarganya,” tegasnya.
Kepada warga Medan Sunggal, Sofyan juga meminta para orang tua terus mendorong anak-anak mereka menempuh pendidikan. Generasi muda, kata dia, tidak boleh kehilangan harapan hanya karena lahir dalam kondisi ekonomi yang terbatas.
“Jangan menyerah. Pendidikan adalah tangga untuk mengubah nasib. Mungkin kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa berjuang menentukan masa depan kita,” ujarnya.
Ia berharap sosialisasi 4 Pilar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mendorong masyarakat memahami hubungan antara nilai kebangsaan dan persoalan kehidupan sehari-hari.
Bagi Sofyan, menjaga Indonesia bukan hanya tentang mempertahankan persatuan di tengah keberagaman. Lebih dari itu, negara harus memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang adil untuk belajar, bekerja, dan memperbaiki kehidupannya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka Bobby Christian Halim serta Tenaga Ahli DPR RI Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba.
