Bekasi, ArmadaBerita.Com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi pijakan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih akurat, mulai dari pemetaan lapangan kerja hingga penyelarasan kebutuhan keterampilan tenaga kerja dengan permintaan industri.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi narasumber dalam High Level Meeting (HLM) lintas kementerian bertajuk Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7).
Menurut Yassierli, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai berbagai aspek aktivitas ekonomi di Indonesia. Data tersebut mencakup perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan perkembangan pasar kerja, mengidentifikasi kebutuhan keterampilan tenaga kerja, sekaligus mengukur kebutuhan peningkatan produktivitas di berbagai sektor ekonomi.
Selain itu, hasil sensus juga diharapkan mampu mengidentifikasi sektor maupun wilayah yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat disusun lebih tepat sasaran dan selaras dengan dinamika dunia usaha.
Yassierli menambahkan, pemanfaatan hasil SE 2026 akan mendukung penyelarasan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta mendorong produktivitas untuk memperkuat daya saing dunia usaha dan tenaga kerja Indonesia di tingkat global.
“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan SE 2026 membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor.
Amalia menyampaikan empat fokus utama yang perlu diwujudkan, yakni memperkuat sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian; membangun komitmen bersama dengan asosiasi, pengelola Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pelaku usaha; memperluas sosialisasi SE 2026 di sektor industri; serta memperkuat koordinasi antarkementerian untuk mendukung kelancaran proses pendataan di lapangan.*
