Medan, ArmadaBerita.Com – Perekonomian Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan ketahanan yang kuat sepanjang 2025 di tengah ketidakpastian global. Pada Triwulan III-2025, ekonomi Sumut tumbuh 4,55% secara tahunan (year-on-year/yoy), didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran dan sektor pertanian dari sisi produksi.
Capaian tersebut mengemuka dalam Konferensi Pers APBN Kita Regional Sumatera Utara yang digelar di kantor Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada Senin (26/1/2026). Dengan kinerja tersebut, Sumut menempati posisi ketujuh terbesar di Pulau Sumatera, dengan kontribusi 23,58% terhadap perekonomian kawasan.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Sumut secara year-on-year (yoy) tercatat sebesar 4,66%, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Namun secara month-to-month (mtm), Sumut justru mengalami deflasi sebesar -0,52%, yang mencerminkan perbaikan tren pengendalian harga di daerah.
Kinerja perdagangan luar negeri juga menunjukkan hasil positif. Hingga Desember 2025, neraca perdagangan Sumatera Utara mencatat surplus kumulatif sebesar US$6,91 miliar, tumbuh 34,59% (yoy). Surplus ini didorong oleh peningkatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, meskipun pada Desember 2025 impor tercatat mengalami kenaikan.
Dampak pertumbuhan ekonomi tersebut turut tercermin pada membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut meningkat 0,94% menjadi 76,47, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 75,90. Gini Ratio Sumut juga menurun menjadi 0,295, lebih rendah dibandingkan nasional yang berada di level 0,375, menandakan ketimpangan pendapatan yang semakin terkendali.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Sumut menurun menjadi 1,14 juta jiwa atau setara 7,36% dari total penduduk. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat 5,32%, turun 0,28 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sumatera Utara hingga Desember 2025 juga tercatat tetap optimal. Pendapatan negara mencapai Rp37,20 triliun atau 87,73% dari pagu, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp61,89 triliun atau 95,32% dari pagu, sehingga APBN Sumut mencatatkan defisit sebesar Rp29,69 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp19,39 triliun atau 91,98% dari pagu, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp42,50 triliun atau 96,92% dari pagu. Realisasi belanja tersebut menopang berbagai layanan publik strategis, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dukungan APBN terhadap sektor usaha di Sumut juga tercermin melalui penyaluran pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir 2025 mencapai Rp14,74 triliun kepada 248.587 debitur, atau sekitar 21,43% dari total UMKM di Sumatera Utara, dengan penyaluran terbesar pada sektor pertanian sebesar Rp7,14 triliun. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat sebesar Rp937,75 miliar kepada 152.007 debitur, yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan. Daerah dengan penyaluran tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.
Dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara mencapai Rp25,4 triliun atau 78,04% dari target. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencatat kinerja sangat kuat sebesar Rp3,50 triliun atau 193,52% dari target, didorong oleh lonjakan Bea Keluar CPO yang mencapai Rp2,286 triliun, meningkat 168% secara tahunan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang juga tumbuh 26,73% (yoy) menjadi Rp115,12 miliar.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Sugeng Apriyanto, yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara, bersama Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan/DJPb Sumatera Utara), Nofiansyah (Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN Sumatera Utara), Arridel Mindra (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I), serta Anton Budhi Setiawan (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II).
Para narasumber menegaskan bahwa sinergi antarunit Kementerian Keuangan terus diperkuat dalam mengawal pelaksanaan APBN agar berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.
“Perekonomian Sumatera Utara tetap resilien di tengah ketidakpastian global, berkat optimalisasi peran APBN dalam mendukung Asta Cita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Sugeng Apriyanto.
Ke depan, pemerintah menargetkan penguatan ekspor, pengendalian inflasi yang berkelanjutan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat pada 2026. (*)
