Armadaberita.com | MEDAN – Serangan hacker bisa datang kapan saja, tapi ternyata 24 kabupaten/kota di Sumatera Utara masih belum punya tim tanggap darurat siber. Pemprov Sumut pun pasang deadline keras: September 2025 semua harus siap, kalau tidak risiko kebocoran data makin mengintai!
Langkah ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, usai rapat evaluasi keamanan siber yang digelar Kementerian Koordinator Polkam RI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Medan, Rabu (20/8).
“Sudah ada dua daerah yang punya tim, yakni Medan dan Nias. Ada tujuh daerah lain termasuk provinsi yang sedang berproses, tapi masih ada 24 lagi yang kosong. September nanti, semuanya wajib terbentuk,” tegas Erwin.
Menurutnya, TTIS (Tim Tanggap Insiden Siber) akan menjadi garda terdepan menghadapi serangan digital. Tim ini diibaratkan seperti petugas medis darurat: melakukan pertolongan pertama ketika ada insiden, sebelum masalah melebar dan melumpuhkan sistem.
Firman Maulana, Sandiman Ahli Madya BSSN, menegaskan Sumut memang tidak termasuk provinsi dengan insiden siber terbanyak. Namun, jumlah serangan kecil sekalipun bisa berakibat fatal. “Mau sedikit atau banyak, dampaknya tetap besar. Karena itu TTIS harus segera bergerak masif di seluruh daerah,” ujarnya.
Budi Eko P, Asisten Deputi Kemenko Polkam, menambahkan pembentukan TTIS menjadi kunci menjaga iklim keamanan digital di daerah. “Kalau ada kecelakaan, TTIS ini jadi tim medis pertama yang menahan agar insiden tidak menyebar,” katanya.
Pemprov Sumut berjanji akan melakukan percepatan, termasuk menyurati seluruh kabupaten/kota dan menyiapkan launching TTIS serentak di Oktober 2025. Targetnya jelas: tidak ada lagi daerah yang lengah dari serangan hacker. (*)
