Jakarta, ArmadaBerita.Com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bareskrim Polri mengamankan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan pada PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik OJK.
Pengamanan dilakukan melalui sinergi tim gabungan yang terdiri dari Penyidik OJK, Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pada 9–10 Maret 2026.
Hal ini terkemuka berdasarkan siara pers OJK nomor SP 60/GKPB/OJK/III/2026 yang dituangkan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK – M. Ismail Riyadi pada Kamis (26/3/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan, tersangka yang sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Surabaya terdeteksi bergerak menuju Jakarta.
Setibanya di Stasiun Gambir, Jakarta, tersangka langsung diamankan oleh Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri. Selanjutnya, yang bersangkutan dibawa kembali ke Surabaya untuk menjalani pemeriksaan oleh Penyidik OJK. Setelah pemeriksaan, tersangka resmi ditahan di Polda Jawa Timur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain pengamanan tersangka, tim gabungan juga melakukan upaya membawa saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan bagian dari proses penyidikan. Langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan melalui koordinasi antara Penyidik OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan upaya paksa oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri atas permintaan Penyidik OJK merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mencerminkan penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
OJK menyampaikan apresiasi atas dukungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur, dalam proses membawa, menangkap, dan menahan tersangka.
Melalui sinergi yang kuat antara OJK dan aparat penegak hukum, diharapkan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif, memperkuat perlindungan konsumen, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional.
