Jakarta, ArmadaBerita.Com – Pemerintah menegaskan bahwa pelindungan ketenagakerjaan tidak hanya berlaku ketika seseorang telah bekerja, tetapi harus dimulai sejak proses mencari pekerjaan hingga hubungan kerja berakhir. Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, pelindungan sejak tahap awal diperlukan untuk memastikan setiap pencari kerja memperoleh kesempatan yang adil sekaligus terhindar dari praktik penipuan dan percaloan tenaga kerja.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah dalam Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, melalui regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja guna mencegah peredaran informasi pekerjaan fiktif. Proses penempatan tenaga kerja juga harus dilakukan secara adil, transparan, objektif, dan bebas diskriminasi, termasuk bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal.
Selain itu, pemerintah memperketat pengaturan pemagangan agar tidak disalahgunakan sebagai pengganti tenaga kerja. Ketentuannya mencakup kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, sertifikat, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Afriansyah menegaskan, pemagangan harus menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan dimanfaatkan perusahaan untuk menggantikan pekerja.
Pelindungan juga mencakup masa berlangsungnya hubungan kerja, terutama terkait kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, kesejahteraan, dan keselamatan pekerja. Sementara setelah hubungan kerja berakhir, negara tetap menjamin pemenuhan hak tenaga kerja, termasuk ganti kerugian dan akses terhadap jaminan sosial.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap mempertahankan sejumlah kebijakan yang dinilai efektif.
Di antaranya pemberian uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) saat kontrak berakhir serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Indah menegaskan, regulasi baru tersebut dirancang untuk menghadirkan pelindungan menyeluruh bagi pekerja, mulai dari sebelum bekerja, selama menjalani hubungan kerja, hingga setelah masa kerja berakhir, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. (*/Red)











