Tak Hadiri RDP Dugaan PHK Sepihak, Manajemen PT Samakta Indo Mandiri Disorot DPRD Medan

Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan dugaan PHK sepihak.
Share

Medan, ArmadaBerita.Com – Manajemen PT Samakta Indo Mandiri menjadi sorotan DPRD Kota Medan setelah mangkir dari undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan dugaan PHK sepihak terhadap pekerjanya, Gio Doni, Selasa (17/11/2026).

Ketidakhadiran perusahaan dalam RDP yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan tersebut membuat pembahasan kasus terpaksa ditunda. Padahal, kehadiran manajemen dibutuhkan untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tidak dibayarkannya gaji pekerja selama sembilan bulan hingga pemberhentian kerja yang dipersoalkan.

Anggota Komisi 2 DPRD Medan, Janses Simbolon, menyayangkan sikap manajemen perusahaan yang tidak memenuhi undangan tersebut. Ia menilai kehadiran perusahaan penting untuk menjelaskan persoalan yang telah diadukan pekerja.

“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Janses.

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon. Modesta mengatakan pihaknya akan kembali menjadwalkan RDP dengan mengundang manajemen perusahaan dan instansi terkait.

“Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” ujar Modesta.

Persoalan ini bermula dari pengaduan Gio Doni terkait dugaan PHK sepihak yang dialaminya. Berdasarkan keterangannya, ia mulai bekerja pada 2025 melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di kawasan Marelan Pasar III Timur, Medan.

Pada April hingga Desember 2025, Gio ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba, Kawasan Industri Medan (KIM), selama kurang lebih sembilan bulan.

Namun, Gio mengaku tidak pernah menerima pembayaran gaji selama bekerja. Ia juga menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri, tetapi pada Oktober 2026 justru mendapat informasi bahwa dirinya telah diberhentikan.

Dugaan tidak dibayarkannya gaji dan pemberhentian tersebut menjadi persoalan utama yang ingin diklarifikasi Komisi 2 DPRD Medan kepada pihak perusahaan.

“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?” tegas Janses.

Komisi 2 DPRD Medan memastikan akan menjadwalkan ulang RDP untuk meminta penjelasan manajemen PT Samakta Indo Mandiri dan instansi terkait, sekaligus menelusuri dugaan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja. (Asn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *