MEDAN, ARMADABERITA — Sepekan setelah orang tua siswa terdampak dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo menyampaikan aspirasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN), kepastian mengenai kompensasi belum diperoleh.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon meminta BGN menjelaskan tindak lanjut pertemuan tersebut. Menurut dia, koordinasi antarinstansi perlu menghasilkan keputusan yang dapat menjawab persoalan yang dihadapi siswa dan keluarganya.
“Sudah satu minggu aspirasi ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai BGN menerima dan menyatakan akan melakukan koordinasi, tetapi yang ditunggu masyarakat sekarang adalah hasilnya,” ujar Rapidin, Selasa (22/9/2026).
Kasus dugaan keracunan itu dialami sejumlah siswa di Berastagi dan sekitarnya. Salah satu siswa yang masih mendapat perhatian karena kondisi kesehatannya adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi.
Persoalan juga berkembang setelah pemeriksaan terhadap sejumlah sampel. Berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, laboratorium menemukan Bacillus cereus pada sampel nasi, Staphylococcus aureus pada sampel ikan dencis bersaus, dan Escherichia coli pada sampel melon. Staphylococcus aureus juga ditemukan pada sampel muntahan salah satu korban.
Temuan laboratorium tersebut menunjukkan adanya bakteri pada sampel yang diperiksa. Namun, kaitan temuan itu dengan gangguan kesehatan yang dialami siswa masih memerlukan penjelasan dan tindak lanjut lebih lanjut.
Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan meminta hasil pemeriksaan tersebut tidak berhenti sebagai temuan laboratorium. Menurut dia, perlu ada penjelasan mengenai kaitannya dengan kondisi kesehatan siswa serta langkah yang harus dilakukan setelah hasil pemeriksaan diperoleh.
“Hasil laboratorium sudah ada dan sudah disampaikan. Sekarang yang kami minta adalah tindak lanjutnya. Kalau ditemukan bakteri pada sampel makanan, harus dijelaskan secara terang apa kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak,” ujar Iriani.
Selain persoalan kesehatan, Iriani mengatakan sebagian keluarga korban menghadapi dampak ekonomi. Sejumlah orang tua yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan harian harus meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi anak menjalani perawatan.
“Ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk menjaga anak. Ada penghasilan yang hilang, sementara kebutuhan pengobatan dan keluarga tetap berjalan,” katanya.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan meminta BGN memastikan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait menghasilkan tindak lanjut yang dapat diketahui masyarakat.
“BGN sudah menerima aspirasi, sehingga masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dilakukan setelah pertemuan tersebut,” ujar Sutrisno.
Evaluasi pelaksanaan MBG
Menurut Sutrisno, kasus di Karo juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, terutama menyangkut keamanan pangan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mengatakan evaluasi perlu melihat seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari proses produksi, pemeriksaan, penyimpanan, pengangkutan hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
“Program MBG ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak, sehingga evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara serius,” katanya.
Sebelumnya, BGN menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan DPRD Karo. Mengenai tuntutan kompensasi, BGN menyebut persoalan tersebut perlu dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Sepekan setelah pertemuan dengan BGN, kepastian mengenai tindak lanjut dan kompensasi masih menjadi perhatian keluarga korban. Rapidin mengatakan persoalan tersebut akan terus dikawal agar tidak berhenti pada tahap koordinasi.
