Medan, ArmadaBerita.Com – Sekitar 2.000 buruh dari 77 serikat pekerja akan memadati peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang akan diarahkan di GOR Astaka, Deliserdang, Sumatera Utara. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menegaskan pendekatan dialog sebagai poros utama perayaan, dengan fokus pada penyelesaian konkret persoalan ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Yuliani Siregar, Rabu (29/4/1026) menyatakan, May Day tahun ini dirancang bukan sekadar seremoni, melainkan forum terbuka yang mempertemukan buruh, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi yang lebih sehat.
“May Day harus jadi ruang dialog yang efektif, bukan hanya perayaan. Aspirasi buruh perlu didengar dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Momentum ini juga dimanfaatkan Pemprov untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Sebanyak 20.000 pekerja dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1 dan 2) akan mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Sasaran utamanya mencakup pekerja sektor informal, termasuk buruh perkebunan seperti penggerek dan dodos, yang selama ini minim perlindungan.
Program tersebut didanai dari hibah sawit serta APBD Sumut, termasuk untuk menjangkau pekerja rentan di wilayah Kepulauan Nias. Pemprov juga menggandeng Dinas Sosial untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Di sisi lain, penguatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Simalungun dan Pematangsiantar. Fasilitas ini disiapkan untuk memberikan pelatihan gratis guna meningkatkan keterampilan, membuka akses kerja, hingga mendorong lahirnya wirausaha baru.
Tak hanya itu, peringatan May Day juga dikemas sebagai layanan publik terpadu. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti pembuatan SIM dan STNK, administrasi kependudukan, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
Untuk memastikan kelancaran acara, Pemprov Sumut melibatkan lintas instansi, mulai dari kepolisian, dinas perhubungan, satpol PP, dinas kesehatan, hingga rumah sakit.
Pemprov berharap pendekatan kolaboratif ini tidak hanya menjaga kondusivitas perayaan, tetapi juga melahirkan kesepahaman baru dalam memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan di Sumatera Utara. (*)
