Infografis dari perupadata
WABAH COVID-19 terus mengganas. Semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Terhitung sudah enam bulan virus ini menyebar yakni dari awal masuknya wabah ini di akhir Februari 2020 hingga kini akhir Agustus 2020.
Kabar baik belum juga kita terima, namun kabar duka terus saja terdengar di telinga akibat virus corona. Di tengah situasi genting seperti inilah, pemerintah seharusnya berperan besar untuk memberikan proteksi dan prioritas pemenuhan kebutuhan kepada rakyatnya.
Faktanya yang terjadi di lapangan, pemerintah bukannya menjadi payung bagi rakyatnya, malah justru dihujani kritik oleh rakyatnya sendiri karena pernyataan, wacana, dan kebijakan yang penuh kontroversi.
Mari kita review beberapa pernyataan pemerintah sebelum dan di awal masa pandemi. Penyataan tersebut merupakan blunder (kekeliruan dalam berkomunikasi) yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi dan beberapa orang dari kabinetnya sendiri.
Pernyataan blunder pra pandemi
- Mahfud MD
(Menko Polhukam)
“Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah.” - Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI) “Virus corona menyingkir dari Indonesia karena doa qunut”
- Terawan Agus Putranto
(Menteri kesehatan) ketika ditanya wartawan kenapa Indonesia tidak terkena wabah corona, ia menjawab, “Karena doa”. - Budi Karya Sumadi
(Menteri Pertahanan) “Indonesia kebal virus corona karena makan nasi kucing”
Pernyataan blunder pada masa pandemi
- Terawan Agus Putranto (Menteri kesehatan). Ia membantah mengenai pernyataan Anies soal virus corona telah masuk ke Indonesia dan menjangkit dua warga Indonesia. Namun akhirnya dikonfirmasi Jokowi, bahwa pernyataan Anies benar.
- Joko Widodo (Presiden RI) mengenai perbedaan antara mudik dan pulang kampung.
- Terawan Agus (Menteri Kesehatan). Ia mengatakan untuk tetap enjoy saja, dari 1,4 milyar paling cuma 2.000 orang yang terkena corona.
- Doni Monardo (Kepala BNPB). Ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia lebih tahan corona dibanding negara lain, karena sering minum jamu.
- Achmad Yurianto mengatakan tentang peran orang kaya dan orang miskin. “Yang kaya agar dapat melindungi yang miskin dengan hidup wajar, yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya”
- Presiden RI Jokowi meminta rakyat Indonesia untuk berdamai dengan virus. Hal ini menjadi kontroversi, bahkan Jusuf Kalla tidak sepakat dengan pernyataan beliau.
Selanjutnya, penulis akan mengulik tentang wacana dan kebijakan pemerintah yang penuh kontroversi di masa pandemi.
- Tiket pesawat diskon 30 persen
Wacana pemberian diskon 30 persen bagi wisatawan untuk menaikkan devisa di Indonesia agar tidak terkena dampak virus corona pada sektor pariwisata. Bahkan Airlangga Hartanto selaku menteri koordinator bidang perekonomian mengungkapkan bahwa ada anggaran yang dikhususkan untuk promosi pariwisata, kegiatan turisme, dan influencer. Hal ini justru menjadi kontroversi dan mendapat banyak kritik dari rakyat Indonesia. Karena dianggap dapat menjadi faktor penyebab menyebarnya virus corona di berbagai wilayah Indonesia. - Darurat sipil
Wacana pemberlakuan darurat sipil pada masa corona sebagai tindak lanjut terakhir apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan PSBB tentu menuai kontroversi. Pemerintah menyebutkan bahwa darurat sipil adalah pilihan terakhir ketika terjadi pembangkangan pada saat melaksanakan PSBB. Kebijakan ini hanyalah menjadi wacana karena tidak mendapat dukungan dari publik. - Kartu prakerja
Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan program Kartu Prakerja dinilai ambigu. Program ini tadinya diniatkan untuk membantu para pencari kerja atau pekerja yang terkena PHK di masa corona. Namun nyatanya, yang terjadi justru para peserta harus membayar biaya pelatihan dari program yang dicanangkan tersebut. Padahal, disaat posisi pandemi ini mereka sangat susah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut rincian biayanya, Rp 1.000.000: biaya pelatihan, Rp 600.000: per orang per bulan untuk insentif pasca pelatihan (selama empat bulan) dan sisanya Rp 150.000 merupakan insentif survei. - Pembebasan napi
Covid-19 juga sangat berdampak bagi sektor ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi penyebab meningkatnya tindak pidana kriminalitas di Indonesia, seperti curanmor, penjarahan, perampokan, dll. Namun kebijakan pemerintah lagi-lagi menuai kontroversi. Hal itu disebabkan karena disaat kondisi Indonesia seperti ini, justru Menteri Hukum dan HAM, Yahsona Laoli, mengeluarkan keputusan untuk membebaskan para tahanan narapidana.
Pernyataan, wacana dan kebijakan ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam berbicara dan bersikap. Jika hal ini terus menerus dilakukan, tidak menutup kemungkinan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya semakin terkikis.
Semoga untuk kedepannya pemerintah dapat lebih memperhatikan setiap pernyataan yang akan disampaikan dan kebijakan yang akan diputuskan, terlebih di masa pandemi covid-19. Jangan sampai pemerintah terkesan seperti adanya kepentingan terselubung atau malah melemahkan posisinya sendiri dalam menyelesaikan berbagai masalah di masa pandemi ini. (*)
*) Penulis merupakan mahasiswa jurusan pemikiran politik Islam UIN Sumut
