Pemerintah Sosialisasikan Mekanisme Penetapan Upah Minimum 2027, Berpedoman pada UU Pelindungan Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sialisasi kebijakan Upah Minimum tahun 2027. (Ist)
Share

Jakarta, ArmadaBerita.Com – Pemerintah mulai mematangkan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota dalam rapat koordinasi hibrida di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur.

Dalam penghitungan upah minimum, pemerintah mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Formula yang digunakan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk memperkuat dasar perhitungan, Kemnaker tengah menyusun estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Estimasi tersebut mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Yassierli juga meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, dengan tetap mengutamakan dialog sosial agar aspirasi seluruh pemangku kepentingan dapat terakomodasi.

Adapun jadwal penetapan upah minimum 2027 telah ditentukan pemerintah. Pengumuman UMP paling lambat pada 21 November 2026, UMSP pada 26 November 2026, UMK pada 25 November 2026, dan UMSK paling lambat 30 November 2026. (*/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *