Bobby Nasution Siapkan Skema Pembiayaan di Luar APBD untuk Infrastruktur Nelayan Nias Selatan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima sejumlah masyarakat dan kelompok nelayan dari Kabupaten Nias Selatan yang didampingi oleh Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di kediaman sementara Gubernur di Kota Gunungsitoli, Jumat (30/10/2026). (Diskomsu)
Share

Gunungsitoli, ArmadaBerita.Com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan skema pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang nelayan di Kabupaten Nias Selatan.

Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong keterlibatan pihak swasta dan perbankan agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran.

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi kelompok nelayan, pembudidaya, dan Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di kediaman sementara Gubernur di Kota Gunungsitoli, Jumat (30/10/2026).

Bobby mengungkapkan, usulan tambahan anggaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut mencapai Rp229 miliar. Namun, penyesuaian anggaran membuat pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan untuk pembangunan pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), hingga penyediaan kapal.

“Kalau anggaran kita disesuaikan, harus ada ide kreatif. Jangan kalau uangnya dipotong, berarti kerjanya dipotong. Kita dorong pembangunan fasilitas bisa bekerja sama dengan pihak swasta,” ujar Bobby.

Salah satu skema yang disiapkan adalah pembiayaan melalui kredit perbankan dengan opsi subsidi bunga dari pemerintah. Skema ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pengelolaan fasilitas perikanan secara berkelanjutan.

“Misalnya pembuatan pabrik es, tidak semuanya harus pakai APBD. Bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dikelola kelompok nelayan. Yang ditanggung pemerintah mungkin bunganya, sehingga usaha pabrik es betul-betul berjalan secara optimal,” tegasnya.

Selain pembiayaan, Bobby meminta Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Pemkab Nias Selatan menyusun skala prioritas kebutuhan nelayan, terutama di kawasan kepulauan seperti Pulau Telo. Kebutuhan tersebut meliputi alat tangkap, air bersih, listrik, pabrik es, hingga akses pasar.

Bobby juga meminta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden di Telukdalam dan Pulau Telo dikawal dengan program penyangga agar manfaatnya dapat dirasakan nelayan secara berkelanjutan.

“Pembangunan satu program tidak bisa berdiri sendiri tanpa program penyangga. Cita-cita Bapak Presiden bukan hanya membangun fisiknya, tetapi nelayan benar-benar mendapatkan manfaatnya secara berkesinambungan,” tuturnya.

Terkait permintaan masyarakat agar Gubernur berkunjung langsung ke Pulau Telo, Bobby menyambut baik aspirasi tersebut. Namun, ia meminta data kebutuhan dan program bantuan dimatangkan terlebih dahulu agar kunjungan tersebut membawa solusi konkret.

“Saya ke sana programnya harus jelas dulu. Supaya pas saya datang, kita tidak hanya bawa janji, tapi membawa program dan solusi nyata untuk nelayan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, mulai dari ikan, rumput laut, kerang, hingga ratusan ribu bibit lobster. Selain itu, terdapat 53 titik ombak yang potensial untuk pengembangan pariwisata.

Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan fasilitas dan alat tangkap. Sebagian besar dari 7.116 nelayan di wilayah Teluk bahkan masih melaut menggunakan sampan dayung.

Sokhiatulö juga mengungkapkan keterbatasan akses pasar bagi hasil produksi masyarakat. Salah satu contohnya, sekitar 60 ton rumput laut tidak dipanen pada bulan lalu karena tidak adanya pembeli. (Asn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *