MEDAN, ARMADABERITA — Perguruan tinggi harus menjaga kebebasan berpikir dan nalar kritis agar kehidupan bernegara tidak dikuasai kepentingan material serta politik transaksional. Kampus juga perlu menjadi ruang untuk menguji gagasan, menilai rekam jejak calon pemimpin, dan memastikan keputusan politik berpihak pada kepentingan publik.
Pesan itu disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung dalam Seminar Nasional Algoritma Bernegara di Auditorium Universitas Negeri Medan (Unimed), Jumat (23/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 1.500 mahasiswa.
Rocky menilai kekuatan perguruan tinggi tidak semata-mata diukur dari jumlah mahasiswa, fakultas, atau program studi, melainkan dari kemampuannya membentuk generasi yang berpikir kritis dan rasional.
Ia mencontohkan Unimed yang memiliki sekitar 45.000 mahasiswa. Jumlah tersebut, menurut Rocky, mencerminkan potensi besar berupa beragam perspektif, pemikiran, dan harapan terhadap masa depan Indonesia.
Potensi itu hanya akan menjadi kekuatan apabila kampus mampu merawat kebebasan berpikir dan membiasakan mahasiswa menguji pernyataan, memeriksa bukti, serta menilai argumentasi sebelum mengambil kesimpulan.
Sebaliknya, kehidupan akademik berisiko kehilangan daya kritis apabila kepentingan material dan politik praktis lebih dominan daripada prinsip keilmuan.
Rocky membedakan algoritma bernegara yang berorientasi pada kepentingan bersama dengan algoritma pasar yang cenderung mengutamakan keuntungan material. Menurut dia, memperoleh keuntungan bukan persoalan dengan sendirinya. Masalah muncul ketika kepentingan tersebut ditempatkan di atas kepentingan bangsa.
Karena itu, gagasan dan kebijakan publik perlu diuji berdasarkan argumentasi yang masuk akal, bukti yang memadai, serta dampaknya bagi masyarakat. Sebuah gagasan tidak semestinya diterima hanya karena disampaikan tokoh berpengaruh atau didukung kekuatan modal.
Kampus dan Tantangan Politik Transaksional
Rocky juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis ketika dinamika politik semakin menguat menjelang kontestasi elektoral berikutnya.
Dalam situasi tersebut, kampus tidak cukup menjadi penonton. Mahasiswa dan kalangan akademisi perlu mengambil bagian dalam menguji gagasan, rekam jejak, dan orientasi para calon pemimpin.
Demokrasi, menurut pandangan yang disampaikan Rocky, tidak cukup hanya ditandai oleh penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan warga yang mampu berpikir mandiri, menilai program secara kritis, dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional.
Ia menyoroti risiko ketika dukungan pemodal atau korporasi kepada kandidat politik berubah menjadi hubungan transaksional. Jika dukungan diberikan dengan harapan memperoleh balasan, kebijakan berpotensi lebih mengakomodasi kepentingan pemberi dukungan daripada kebutuhan masyarakat.
Rocky mengingatkan bahwa mahasiswa boleh terlibat dalam politik, tetapi harus tetap menjaga kemandirian berpikir dan integritas. Kampus, menurut dia, harus menjadi ruang tumbuhnya pemikiran kritis, bukan sekadar tempat menyiapkan generasi yang mudah terseret kepentingan politik praktis.
Kritik dan Pengawasan sebagai Bagian Demokrasi
Pandangan mengenai pentingnya kebebasan berpikir juga disampaikan Pelaksana Tugas Deputi IV Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, yang turut menjadi narasumber dalam seminar tersebut.
Hariqo menekankan bahwa kehidupan bernegara yang sehat membutuhkan kebebasan berpendapat, gagasan berkualitas, kemampuan merespons persoalan secara tepat, dan keberanian mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut dia, masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan kritik tanpa dihantui ketakutan akan kriminalisasi. Namun, kebebasan tersebut juga perlu disertai argumentasi yang masuk akal dan kemampuan menawarkan solusi.
Hariqo turut mengingatkan mahasiswa agar lebih bijak menggunakan teknologi digital dan media sosial. Mahasiswa, menurut dia, tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi, tetapi perlu mengolah informasi menjadi pengetahuan dan gagasan yang bermanfaat.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk memastikan pelaksanaannya sesuai tujuan dan mencegah potensi penyimpangan.
Pengawasan terhadap program publik, menurut Hariqo, perlu diikuti evaluasi dan penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum agar penyelenggaraan pemerintahan tetap akuntabel.
Rektor Unimed Prof. Dr. Baharuddin mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan pemikiran kritis untuk menjawab persoalan bangsa.
Ia berharap seminar tersebut memperluas wawasan kebangsaan dan mendorong tradisi akademik yang terbuka, rasional, serta berorientasi pada solusi.
Seminar Nasional Algoritma Bernegara itu turut dihadiri Ketua Senat Unimed Prof. Dr. Martina Restuati, para wakil rektor, dekan, dosen, serta perwakilan perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara.
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi mengenai peran kampus dalam menjaga nalar kritis, mengawasi kekuasaan, dan memastikan kepentingan publik tetap menjadi pertimbangan utama dalam kehidupan bernegara.
