MEDAN, ARMADABERITA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan media sosial guna membangun komunikasi publik yang informatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan digital.
Dorongan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial OPD Provinsi Sumatera Utara di Aula Transparansi Kantor Dinas Kominfo Sumut, Medan, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurut Erwin, media sosial kini telah berkembang menjadi ruang layanan publik sekaligus sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Karena itu, pengelolaan media sosial pemerintah dituntut mampu memberikan respons yang cepat, akurat, dan terukur terhadap berbagai pertanyaan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat.
“Media sosial saat ini bukan lagi sekadar kanal komunikasi, tetapi telah menjadi ruang layanan publik yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan akurasi dalam menyampaikan informasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, konten yang dipublikasikan pemerintah tidak cukup hanya menarik perhatian, tetapi juga harus akurat, bermanfaat, memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat. Untuk itu, para pengelola media sosial OPD diharapkan terus meningkatkan kapasitas dalam mengelola informasi, merespons isu-isu strategis, sekaligus mengantisipasi penyebaran disinformasi.
Erwin juga mengajak seluruh OPD membangun sinergi dalam menyebarluaskan berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
“Marilah kita berkolaborasi sehingga program-program Pemprov Sumut dapat diketahui masyarakat. Jangan hanya mempublikasikan kegiatan OPD masing-masing, tetapi juga saling mendukung melalui inovasi komunikasi,” katanya.
Bimbingan teknis tersebut menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia membahas strategi pengelolaan media sosial pemerintah di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital.
Menurut Toga, media sosial kini menjadi kanal komunikasi yang sangat strategis karena digunakan oleh sekitar 88,9 persen penduduk dewasa. Rata-rata masyarakat juga menghabiskan waktu hampir tiga jam setiap hari untuk mengakses berbagai platform digital.
Ia menjelaskan, publik saat ini cenderung lebih menyukai konten yang ringan, sederhana, dan mudah dipahami dibandingkan informasi resmi yang disajikan dalam bentuk panjang. Perubahan tersebut menuntut pemerintah untuk menyesuaikan pola komunikasi agar lebih efektif tanpa mengurangi akurasi informasi yang disampaikan.
“Masyarakat ingin informasi yang cepat, sederhana, dan langsung menjawab kebutuhan mereka. Selain itu, mereka lebih menyukai konten visual serta komunikasi yang bersifat dua arah. Publik kini tidak hanya menilai bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga bagaimana pemerintah berkomunikasi,” ujar Toga.
Melalui bimbingan teknis tersebut, para pengelola media sosial OPD diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam menyusun strategi komunikasi digital, menghasilkan konten yang lebih relevan, serta memperkuat interaksi dengan masyarakat guna mendukung keterbukaan informasi publik dan pelayanan pemerintah yang semakin efektif.
