Armadaberita.com, Medan – Kasus tewasnya tujuh warga asal Sumatera Utara di Kamboja sepanjang tahun 2025 mengundang perhatian serius Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto. Ia menyebut tragedi itu sebagai alarm bahaya atas lemahnya pengawasan tenaga kerja migran dan menuntut pemerintah segera bertindak tegas.
“Kita tak bisa diam! Ini soal nyawa rakyat Sumatera Utara. Tata kelola pekerja migran harus dibenahi total — mulai dari pengawasan, regulasi, hingga pemberangkatan,” tegas Sutarto, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan BP3MI Wilayah Sumut harus turun tangan langsung memperkuat perlindungan, terutama karena tren pengiriman pekerja ilegal ke Kamboja kini semakin marak. “Harus ada sosialisasi besar-besaran, biar masyarakat sadar kalau jalan ilegal itu berujung petaka,” ujarnya tajam.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menuding masih lemahnya koordinasi antarinstansi, dan mendorong BP3MI berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk membuka peluang kerja luar negeri yang aman dan legal. “Jangan biarkan warga kita jadi korban tipu daya calo dan sindikat perdagangan orang,” tambahnya.
Lebih jauh, Sutarto meminta aparat imigrasi, kepolisian, dan TNI memperketat semua jalur keberangkatan, terutama pelabuhan yang kerap digunakan sindikat pengiriman ilegal. “Jangan cuma bandara yang dijaga, laut juga harus diawasi! Banyak korban berangkat diam-diam lewat jalur ini,” serunya.
Ia menegaskan, pengiriman pekerja migran ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pintu masuk bagi praktik kejam perdagangan manusia. “Ini harus dihentikan sekarang juga! BP3MI di daerah mesti diperkuat untuk menutup celah pengiriman ilegal,” tandasnya.
Sutarto juga menyerukan agar anak muda Sumut diberi peluang lebih besar untuk menjadi pekerja migran resmi dengan pelatihan dan pembekalan yang layak. “Berikan akses yang mudah, latih mereka dengan benar, supaya mereka bisa sukses di luar negeri tanpa mempertaruhkan nyawa,” pungkasnya.
