Medan, ArmadaBerita.Com –
Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Kepala Desa se-Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang menelan anggaran hingga Rp2,6 miliar menuai kritik tajam. Anggaran tersebut berasal dari dana desa dengan kontribusi Rp7 juta per peserta, namun kegiatan yang digelar di sejumlah hotel berbintang di Medan justru diwarnai dugaan penyimpangan dan ketidakefektifan.
Bimtek yang digelar di tiga lokasi, yakni Danau Toba International Hotel, Hotel Grand Kanaya, dan Hotel Griya Medan, dimulai sejak 20-23 Desember 2024 diduga tidak sesuai harapan.
Dalam pantauan wartawan beberapa kali di lokasi, banyak kepala desa yang lebih memilih nongkrong di kafe hotel dibanding mengikuti materi yang telah disiapkan panitia. Bahkan, kegiatan ini terkesan tertutup karena tidak ada papan informasi yang menunjukkan transparansi acara, serta sulitnya akses bagi awak media untuk mendapatkan keterangan dari panitia.
Ruang pelatihan yang digunakan hanya mampu menampung sekitar 100 peserta, jauh dari jumlah total kepala desa yang seharusnya hadir, yakni 377 orang.
Diduga peserta Bimtek sedang nongkrong di kafe. (Foto screenshot)Ironisnya, dari video yang diterima, diduga sebagian besar peserta terlihat lebih banyak menghabiskan waktu di kafe hotel atau di luar ruangan pelatihan. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan tujuan utama kegiatan yang didanai dari APBDes ini.
Bahkan beberapa warga di Madina menyebut, tidak mengetahui adanya rapat atau pemberitahuan mengenai anggaran dana desa dalam hal Bimtek ini dengan nilai cukup fantastis.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Madina, Miswaruddin, saat dikonfirmasi, justru memberikan jawaban yang terkesan menghindar. “Ini arahan dari petinggi-petinggi di Madina dan Medan. Sudah tertampung di APBDes, makanya dilaksanakan,” ujarnya tanpa menjelaskan detail siapa yang dimaksud dengan petinggi tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina, Irsal Pariadi, hingga berita ini diterbitkan, tidak memberikan respons terhadap pertanyaan terkait transparansi dan pelaksanaan kegiatan ini.
Masyarakat mempertanyakan manfaat Bimtek yang menguras dana hingga miliaran rupiah ini, terutama ketika kepala desa terlihat tidak serius mengikuti pelatihan. Kritikan mengemuka bahwa dana sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan yang lebih nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat desa.
Kegiatan yang berlangsung pada 20–23 Desember 2024 ini menjadi sorotan tajam. Publik mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Bimtek ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana desa dan agar program serupa di masa mendatang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (LR)
