Medan, ArmadaBerita.Com
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara (DJPb Sumut) mengungkapkan bahwa kinerja APBN Sumut sampai dengan 31 Maret 2024 mengalami defisit sebesar Rp 6,40 T atau terkontraksi sebesar 223,23 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Defisit tersebut disebabkan terkontraksinya pendapatan negara di Sumut, sedangkan realisasi belanja mengalami pertumbuhan. Realisasi Pendapatan sebesar Rp8,17 triliun atau 18,20 persen dari target sebesar Rp44,91 triliun.
“Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu maka capaian tersebut terkontraksi sebesar 12,02 persen,” demikian pemaparan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut, Syaiful yang mewakili Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Satu pada pembacaan konferensi pers secara daring, Senin (29/4/2024).
Pada Press Conference ALCO yang juga dihadiri Kabid P2 Humas DJP Sumut I, Lusi Yuliana, DJP Sumut II Pak Andjar, DJBC Sumut Pak Hary Kustowo, awak media dan lainnya ini, Syaiful menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat tetap terjaga hingga Maret 2024.
“Ekonomi Sumut Triwulan IV 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dibandingkan triwulan III 2023, ekonomi Sumut mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen (q-to-q),” tegasnya.
Syaiful menjelaskan, realisasi pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp6,97 triliun atau 17,82 persen dari target, terkontraksi 11,38 persen. Kemudian, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp445,58 milyar atau 11,43 persen dari target, terkontraksi sebesar 42,73 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp758,12 milyar atau 39,66 persen, tumbuh 17,09 persen (yoy).
Sedangkan Realisasi belanja APBN sebesar Rp14,58 triliun atau 21,43 persen dari pagu sebesar Rp68,02 triliun tumbuh 29,34 persen (yoy). “APBN berperan menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah perlambatan kondisi global. Kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat utamanya untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah dan bantuan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dirincikan pula Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai 31 Maret 2024 di Sumut mencapai Rp5,35 T atau 22,45 persen dari pagu. Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Sumut, realisasi ini tumbuh 50,25 persen (yoy) dipicu pertumbuhan Belanja Pegawai 43,88 persen (yoy), Belanja Barang 102,10 persen (yoy) dan Belanja Sosial 39,53 persen (yoy).
Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 19,69 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp9,23 triliun atau 20,89 persen dari total anggaran TKDD.
Adapun realisasi pemberian THR 2024 realisasi sampai dengan 22 April 2024 sampai pukul 16.00 WIB, dari sumber dana APBN sebesar 541,01 M terdiri dari 762 satuan kerja atau 92.074 pegawai. Sedangkan dari sumber dana APBD sebesar 1,01 M terdiri dari 34 pemda atau 182.746 pegawai.
“Kinerja penerimaan pajak di Sumut yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II pada hingga Maret 2024 Rp6,97 triliun atau 17,82 persen dari target,” sebut Syaiful.
Kontributor terbesar, imbuh Syaiful, berasal dari PPN Dalam Negeri dengan realisasi 1,47 T (21%); PPh Pasal 21 sebesar 1,43 T (20,54%); PPh Badan sebesar 1,32 T (19%).
Untuk Penerimaan Bea Masuk sampai bulan Maret 2024 mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan 5,88 persen (yoy) didorong oleh impor beras, gas petroleum dan gula. Sedangkan penerimaan Bea Keluar juga mengalami kontraksi sebesar 96,22 persen (yoy). Hal itu, lanjut Syaiful, dipengaruhi penerimaan hasil tembakau mengalami penurunan sebesar 42,93 persen, belum terdapat realisasi penerimaan cukai EA sampai Maret 2024.
Sementara penerimaan cukai MMEA sampai 29 Maret 2024 tumbuh 10,56 persen. Penerimaaan cukai mengalami kontraksi sebesar 32,01 persen (yoy) dipengaruhi oleh harga referensi CPO Bulan Maret yang meningkat dibandingkan Januari – Februari akibat peningkatan permintaan. Penerimaan BK sampai bulan Maret masih terkontraksi akibat adanya pengembalian BK.
Kinerja penerimaan PNBP per 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp 758,12 M (39,66% dari target) tumbuh sebesar 17,09% (yoy). PNBP lainnya sebesar Rp 403,42 M (56,28 persen dari target). Sedangkan pendapatan BLU sebesar Rp 354,70 M (29,69% dari target).
PNBP Sumber Daya Alam di Sumatera Utara sebesar Rp 204,31 M. Penerimaan SDA tertinggi berasal dari Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara (80,34% dari total realisasi), diikuti Pendapatan Dana Reboisasi (5,24 persen dari total realisasi).
“Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Maret 2024 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 27.071 debitur dengan total penyaluran Rp144,96 miliar. Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 46.973 debitur dengan total penyaluran Rp2,80 triliun,” pungkasnya. (ASN)
