Medan, ArmadaBerita.Com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih peringkat keempat nasional dalam kompetisi penyelenggara pelatihan pemerintah tingkat instansi daerah yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas inovasi dan kolaborasi BPSDM Sumut dalam memperluas akses pembelajaran serta meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Kepala BPSDM Sumut, Augustinus Panjaitan, menyampaikan bahwa sejak 2020 hingga menjelang akhir 2026, sekitar 37.000 peserta dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi.
“Bukan hanya jumlah orang yang mengikuti pendidikan, tapi bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi dan pelayanan publik. Itu yang paling utama,” tegas Augustinus dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, capaian peringkat keempat nasional tersebut diraih melalui tahapan pemaparan dan wawancara di Jakarta, sebelum penyerahan trofi penghargaan di Yogyakarta.
Ia menilai penghargaan tersebut menjadi pencapaian penting, terutama karena BPSDM Sumut mampu menunjukkan inovasi penyelenggaraan pelatihan di tengah keterbatasan anggaran.
Apresiasi tim penilai, lanjut Augustinus, terutama tertuju pada kemampuan BPSDM Sumut membangun kolaborasi dan memperluas pembelajaran korporat ke berbagai perangkat daerah hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Penilaiannya bukan semata melihat besarnya alokasi anggaran kita yang terbatas, tetapi karena mereka melihat inovasi dan kolaborasi kita dalam menyebarkan pembelajaran korporat ke seluruh perangkat daerah hingga kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ke depan, BPSDM Sumut terus memperkuat pengembangan kompetensi aparatur melalui ekosistem pembelajaran terintegrasi atau Sumut Corporate University (Sumut Corpu).
Pendekatan ini menggabungkan pembelajaran formal sebesar 10 persen, social learning 20 persen, serta experiential learning atau praktik langsung di lingkungan kerja sebesar 70 persen.
Melalui sistem tersebut, pengembangan kompetensi ASN diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan mutu pelayanan publik di Sumatera Utara.











