MEDAN, ARMADABERITA — Wacana pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai berpotensi menjadi tantangan serius bagi perguruan tinggi swasta (PTS) jika tidak diikuti kebijakan afirmasi yang memadai.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, mengusulkan agar pemerintah mengarahkan lebih banyak kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) kepada PTS apabila biaya pendidikan di PTN nantinya ditanggung negara.
Gagasan itu disampaikan Sofyan Tan saat menjadi narasumber Workshop Desain dan Rekonstruksi Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) di Hall STIE Eka Prasetya, Medan, Kamis (24/9/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui kerja sama Kemendiktisaintek dan Komisi X DPR RI.
Menurut Sofyan, PTS menghadapi persoalan struktural karena sebagian besar pembiayaannya bergantung pada penerimaan mahasiswa. Ketika PTN menawarkan pendidikan tanpa biaya, PTS dinilai akan menghadapi persaingan yang semakin berat dalam menarik mahasiswa.
“Hari ini PTS sedang menghadapi masa sulit. Jika pemerintah memberlakukan kuliah gratis untuk PTN, bagaimana nasib PTS?” ujar Sofyan.
Karena itu, ia mengusulkan perubahan skema pemanfaatan KIP Kuliah apabila kebijakan pendidikan gratis di PTN diterapkan.
“Oleh karena itu, usulan saya adalah jika PTN digratiskan oleh negara, maka kuota Program KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN, melainkan harus diperuntukkan seluruhnya untuk PTS,” katanya.
Perluasan Akses Kuliah
Sofyan juga mengaitkan persoalan keberlangsungan PTS dengan masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi.
Ia menyebut sekitar 4,6 juta lulusan SMA/SMK sederajat memasuki usia pendidikan tinggi setiap tahun, sementara daya tampung PTN menurut perhitungannya hanya sekitar 650 ribu mahasiswa. Ia mengatakan sebagian lulusan kemudian melanjutkan pendidikan melalui PTS dan Universitas Terbuka, sementara jutaan lainnya tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan kemampuan ekonomi.
Secara nasional, data BPS menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi mencapai 32,89 persen pada 2025. APK tersebut menggambarkan proporsi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi dibandingkan kelompok usia yang menjadi rujukan indikator.
Sementara itu, pemerintah pada 2026 mengalokasikan program KIP Kuliah untuk sekitar 1,047 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp15,3 triliun. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Sofyan mengusulkan agar dukungan tersebut diperbesar bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTS.
“Agar PTS bisa tetap hidup dan APK perguruan tinggi kita bisa melonjak naik, anggaran KIP Kuliah harus difokuskan 100 persen ke PTS. Kuota KIP Kuliah yang saat ini sekitar 1 juta mahasiswa perlu ditingkatkan menjadi 2 juta mahasiswa khusus untuk kampus swasta,” ujarnya.
Menurut dia, skema tersebut akan memberikan pilihan pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu sekaligus membantu PTS mempertahankan keberlangsungan operasionalnya.
Perkuat Kurikulum PTS
Namun, Sofyan menilai dukungan pemerintah saja tidak cukup. PTS juga perlu memperkuat kualitas pendidikan agar memiliki keunggulan yang jelas di tengah perubahan kebutuhan dunia kerja.
Ia mendorong kampus swasta melakukan rekonstruksi kurikulum berbasis OBE. Pendekatan tersebut menempatkan capaian pembelajaran sebagai salah satu dasar dalam merancang proses pendidikan sehingga kompetensi lulusan lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan.
Sofyan mengatakan PTS perlu memiliki spesialisasi dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri, termasuk penguasaan kecerdasan buatan (AI) dan kewirausahaan.
“PTS harus segera memperkuat benteng pertahanannya dengan merekonstruksi kurikulum berbasis Outcome-Based Education. Kampus swasta harus memiliki spesialisasi atau micro-skills yang relevan dengan kebutuhan industri,” katanya.
Ia berharap penguatan kurikulum tidak hanya menghasilkan lulusan dengan ijazah, tetapi juga kompetensi yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.
Workshop tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendiktisaintek Aprias Nindi Saputri beserta tim, Pembina Yayasan Graha Eka Prasetya Darsen Song, Ketua Yayasan Susanto, Ketua STIE Eka Prasetya Dr. Sri Rezeki, serta narasumber Dr. Ade Gunawan, Rahmat Widia Sembiring, dan moderator Dr. Afrizal.
Usulan Sofyan mengenai pengalihan seluruh kuota KIP Kuliah ke PTS merupakan gagasan kebijakan yang ia sampaikan dalam forum tersebut. Implementasinya akan bergantung pada keputusan dan kebijakan pemerintah terkait skema pembiayaan pendidikan tinggi.
