ARMADABERITA.COM, JAKARTA – Langkah serius memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak kini resmi diambil Polda Sumatera Utara. Institusi ini ditetapkan sebagai salah satu dari 11 Polda di Indonesia yang memiliki Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO). Peluncuran nasional digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Januari 2026, dan dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto hadir langsung dalam acara tersebut. Kehadirannya menegaskan komitmen Polda Sumut untuk memperkuat penegakan hukum yang berpihak pada korban, khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan yang selama ini kerap menjadi sasaran kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.
Sementara itu, Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Sonny Irawan mengikuti rangkaian kegiatan secara daring dari Ruang Video Conference Mapolda Sumut, didampingi para pejabat utama Polda Sumut.
Dalam sambutannya, Kapolri menekankan bahwa pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres merupakan jawaban atas kebutuhan pelayanan yang lebih optimal dan berperspektif korban. Ia menyebut, selama ini banyak kasus kekerasan terhadap kelompok rentan tidak terungkap karena korban takut atau enggan melapor.
Kapolri menjelaskan, sejak Direktorat PPA-PPO dibentuk di tingkat Mabes Polri, jajaran kepolisian gencar melakukan sosialisasi untuk mendorong korban berani mencari keadilan. Negara, kata dia, hadir tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga lewat perlindungan, pendampingan, hingga pemulihan psikologis bagi para korban.
Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Polda Sumut menyatakan siap mengoperasionalkan Ditres PPA-PPO secara profesional, humanis, dan fokus pada kepentingan korban. Direktorat ini diharapkan mampu menjadi garda depan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memperkuat upaya pencegahan serta penindakan perdagangan orang yang masih menjadi persoalan serius di Sumatera Utara.
Selain penegakan hukum, Ditres PPA-PPO juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini termasuk upaya melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri agar terhindar dari jerat perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Peluncuran Ditres PPA-PPO menjadi momentum penting bagi Polda Sumut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Lebih dari itu, langkah ini menegaskan bahwa negara hadir dan berpihak pada mereka yang paling rentan.
Dengan masuknya Polda Sumut dalam jajaran 11 Polda pemilik Ditres PPA-PPO, Polri kembali menegaskan arah penegakan hukum yang berkeadilan, sensitif gender, dan menjadikan korban sebagai pusat perhatian.
