Jakarta, Armadaberita.com – Pemerintah menegaskan komitmen untuk menekan kesalahan penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perluasan digitalisasi bansos. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, meminta seluruh kepala desa dan aparat pemerintah hingga tingkat desa ikut berperan aktif agar bantuan sampai pada warga yang tepat.
“Kalau data kita akurat, maka program kita pasti akan tepat sasaran. Itulah ajakan kita hari ini dan kita harapkan bisa ditindaklanjuti di desa masing-masing sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujar Gus Ipul, Sabtu (7/2/2026). Ia menekankan pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga mencerminkan kondisi riil di lapangan dan meminimalisir kesalahan penyaluran.
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN yang diperbarui secara rutin menjadi kunci akurasi data, terutama jika digabungkan dengan digitalisasi bantuan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis pembaruan data setiap tiga bulan, namun pemutakhiran dapat dilakukan setiap hari melalui jalur formal mulai dari RT dan RW hingga pemerintah kabupaten/kota, dengan partisipasi masyarakat. Berbagai kanal partisipasi juga telah disiapkan, termasuk call center 171, WhatsApp 08877-171-171, dan Aplikasi Cek Bansos.
Program digitalisasi bansos berbasis DTSEN saat ini tengah diuji coba di 40 kabupaten/kota dan satu provinsi, setelah piloting sebelumnya di Banyuwangi. Hasil evaluasi menunjukkan penggunaan data lama menyebabkan kesalahan penyaluran mencapai 77 persen, namun setelah memanfaatkan DTSEN, kesalahan turun menjadi 28 persen. Gus Ipul menargetkan kesalahan di bawah 10 persen hingga 5 persen.
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyatakan dukungan penuh pemerintah kabupaten terhadap pemutakhiran DTSEN. “DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran, dan perencanaan yang terukur,” kata Shobih.
DTSEN kini mencakup lebih dari 289 juta individu yang dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan. Data ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam menetapkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
