MEDAN, ARMADA BERITA – Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas telah memberikan langkah maju dalam mendukung inklusi pendidikan, kenyataannya, banyak sekolah di Sumatera Utara masih berjuang untuk memenuhi persyaratan tersebut. Fokus pada penyediaan fasilitas dan prasarana yang memadai bagi anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan utama.
Kabid Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Elisabeth Simanjuntak, menyoroti kebingungan yang muncul dalam menghadapi aturan wajib menerima semua jenis kebutuhan khusus tanpa kesiapan yang memadai dari segi sarana dan SDM. Ini mencakup aksesibilitas fisik, seperti kelas yang ramah disabilitas, hingga sarana penunjang pembelajaran seperti braille untuk tunanetra.
“Sekolah reguler kita belum sepenuhnya memahami bahwa inklusi bukan hanya soal penerimaan, tapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan setiap individu. Kami perlu pemahaman mendalam, pelatihan yang baik, serta alokasi sumber daya yang memadai,” tegas Simanjuntak.
Penting untuk dicatat bahwa kekhawatiran muncul ketika sekolah-sekolah reguler belum siap menyediakan fasilitas dan prasarana yang memadai. Ini juga bukan hanya tentang fisik, melainkan juga kesiapan guru dan fasilitator pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam anak berkebutuhan khusus.
“Saat ini, banyak sekolah inklusi yang takut menolak menerima anak difabel agar tidak dianggap melanggar hak asasi manusia. Namun, jauh lebih penting untuk memastikan bahwa sekolah tersebut benar-benar siap memberikan pendidikan yang berkualitas dan setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” jelas Simanjuntak.
Dalam upayanya menjembatani kendala ini, Elisabeth Simanjuntak menyoroti perlunya regulasi yang lebih terarah dan jelas. Ia juga berharap adanya kewajiban pelaporan dari sekolah inklusi kepada pihak berwenang untuk memetakan jumlah sekolah inklusi dan kebutuhan guru pendamping, SDM, dan fasilitas penunjang pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
“Sekolah reguler kita tidak punya kesiapan, baik guru pendamping, sarana prasarana, dan honor gurunya. Semua itu harus disiapkan,” ungkapnya.
Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih menjadi tantangan nyata di Sumatera Utara. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret dan terukur untuk meningkatkan inklusi pendidikan di wilayah ini, sehingga setiap peserta didik dapat mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. (Dewa)
