SAMOSIR, ARMADABERITA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir dalam merealisasikan penggunaan Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana yang telah mencapai Rp22,27 miliar atau 58,32 persen dari total alokasi sebesar Rp38,18 miliar.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Kunjungan Lapangan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat (20/11/2026). Capaian ini dinilai mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemanfaatan anggaran untuk pemulihan pascabencana sesuai ketentuan.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan, sejumlah program yang dibiayai melalui TKD tambahan telah berjalan. Sementara itu, sebagian kegiatan lainnya masih dalam tahap pengerjaan fisik maupun proses administrasi pencairan.
Pemkab Samosir optimistis seluruh program dapat diselesaikan hingga tuntas, termasuk pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban administrasi.
“Kami terus berkomitmen menyelesaikan penerapan TKD ini hingga 100 persen, tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga pelaporan administrasi harus 100 persen,” tegas Vandiko.
Ia menjelaskan, pemanfaatan TKD tambahan telah diarahkan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, dengan memprioritaskan penanganan kebencanaan, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan ketahanan daerah pascabencana.
Pelaksanaan program tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang dan kewenangannya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, turut memberikan apresiasi atas capaian realisasi belanja Kabupaten Samosir yang telah melampaui 50 persen. Bahkan, Samosir masuk dalam lima besar kabupaten/kota di Sumatera Utara berdasarkan realisasi belanja.
“Kami mengapresiasi pengelolaan TKD di Sumut. Kabupaten Samosir rangking lima besar realisasi belanja. Melihat realisasi sudah bagus, sudah di atas 50 persen, bahkan jika digabung dengan pembangunan fisik bisa lebih,” ujarnya.
Meski demikian, Horas mengingatkan agar percepatan realisasi anggaran tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan pengawasan. Ia mendorong proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui sistem elektronik serta pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan fisik.
Ia juga meminta seluruh OPD berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Apresiasi lainnya disampaikan Kaposko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kastorius Sinaga. Ia menyebut Samosir masuk kategori wilayah hijau dan berada pada peringkat keempat daerah dengan realisasi TKD tambahan terbesar dan tercepat.
“Samosir masuk wilayah hijau, peringkat keempat terbesar dan tercepat merealisasikan TKD tambahan. Apresiasi kepada Bupati dan jajaran. Mohon sisanya dipercepat untuk direalisasikan sesuai surat edaran Mendagri,” ungkap Kastorius.
Kastorius juga berharap anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di antaranya mitigasi banjir, penanganan, serta normalisasi sungai yang berpotensi menyebabkan banjir.
Menurutnya, langkah antisipasi perlu diperkuat mengingat wilayah Sumatera Utara tengah menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang mengikuti kegiatan secara daring, turut mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja dan pengadaan barang serta jasa melalui e-katalog maupun marketplace.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian kegiatan fisik dan administrasi pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Kemendagri, lanjutnya, siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar pemanfaatan anggaran berjalan optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Perencana Anggaran Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, mengingatkan bahwa percepatan realisasi perlu dilakukan karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.
Ia menilai pengelolaan TKD Kabupaten Samosir sejauh ini cukup baik dan kerap menjadi contoh. Namun, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi, pendampingan, serta penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya monitoring dan pendampingan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Melalui pengawasan bersama, penggunaan TKD tambahan pascabencana diharapkan berlangsung akuntabel, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat ketahanan Kabupaten Samosir menghadapi potensi bencana.











