MEDAN, Armadaberita.com – Kabar baik datang bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Sumatera Utara. Pemerintah pusat resmi menambah Transfer ke Daerah (TKD) untuk provinsi ini dari sekitar Rp4,3 triliun menjadi Rp6,3 triliun pada tahun 2026, guna mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai wilayah.
Wakil Gubernur Sumut Surya menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.
Apresiasi itu disampaikan Surya usai mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD yang dipimpin Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wagub mengikuti kegiatan tersebut dari kediamannya di Jalan Teuku Daud, Medan.
Menurut Surya, tambahan dana TKD ini sangat penting terutama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
“Kalau regulasinya sudah ada, kita bisa segera menggunakan dana tersebut tanpa harus menunggu tahapan Perubahan APBD,” ujar Surya.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga berdiskusi dengan sejumlah pejabat Pemprov Sumut, di antaranya Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Timur Tumanggor.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperkuat fiskal daerah yang terdampak bencana.
Ia juga menegaskan bahwa cakupan penerima dana TKD kini diperluas. Jika sebelumnya hanya diperuntukkan bagi 18 daerah terdampak di Sumut, kini seluruh 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat memanfaatkannya.
Kebijakan tersebut dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59 Tahun 2026 serta surat edaran Mendagri yang mengatur teknis penggunaan dana oleh pemerintah daerah.
“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” ujar Tito.
Di sisi lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menyampaikan bahwa saat ini penanganan bencana di Sumatera telah memasuki tahap Transisi Darurat ke Pemulihan setelah masa tanggap darurat resmi berakhir.
Pada fase ini, pemerintah akan fokus membantu korban bencana agar dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan normal.
Namun demikian, proses pendataan korban di beberapa daerah masih menghadapi kendala, terutama di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini disebabkan adanya banjir bandang susulan yang terjadi pada Januari dan Februari lalu.
“Sebab harus menunggu rekomendasi dari Badan Geologi, apakah hunian yang akan dibangun berada di zona berbahaya atau tidak,” jelas Suharyanto.
Meski demikian, pemerintah menargetkan warga yang saat ini masih berada di tenda pengungsian dapat segera dipindahkan ke hunian sementara sebelum Idulfitri yang diperkirakan tinggal dua pekan lagi.
“Pada masa transisi darurat ke pemulihan ini, kepala daerah juga dapat mengajukan kebutuhan lain seperti sandang dan pangan. Bantuan masih bisa didukung melalui dana siap pakai BNPB jika kondisinya darurat,” pungkasnya.
