Medan, ArmadaBerita.Com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Graha Pelindo Regional 1, Selasa (7/4/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sekaligus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan sektor kepelabuhanan.
Kunjungan tersebut dihadiri Direktur Kelembagaan Pelindo, Capt. Hendri Ginting, bersama Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, dan jajaran anggota. Rombongan disambut manajemen Pelindo Regional 1, termasuk General Manager Pelindo Regional 1 Belawan beserta tim.
Selain itu, kegiatan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah daerah, Kapolres, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, PT Jasa Marga, serta asosiasi kepelabuhanan.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara regulator dan operator pelabuhan dalam memastikan implementasi regulasi berjalan efektif di lapangan. Diskusi juga membahas berbagai isu operasional serta tantangan yang dihadapi sektor pelayaran dan kepelabuhanan.
Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan langkah positif dalam memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi yang erat akan menghasilkan kebijakan yang lebih implementatif dan mampu menjawab kebutuhan sektor kepelabuhanan.
“Melalui koordinasi yang kuat, setiap kebijakan diharapkan semakin tepat sasaran dan mendukung peningkatan kinerja layanan pelabuhan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Pertemuan tersebut juga menghasilkan sejumlah masukan dan rekomendasi konstruktif sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan pelayaran nasional. Pelindo Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran secara profesional, adaptif, dan berdaya saing global.
Pelindo juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang unggul, aman, serta berkelanjutan guna mendorong integrasi sistem logistik nasional. (*)
