Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat penguatan ekonomi desa dengan menggenjot Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar “naik kelas” melalui program pelatihan terpadu dan pembentukan klinik usaha. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian desa sekaligus memperluas peluang pendapatan masyarakat.
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut mencatat, dari total 3.211 BUMDes yang ada, baru 22 unit yang masuk kategori maju. Sementara itu, 1.890 unit masih berstatus perintis, 1.112 unit pemula, dan 187 unit berada pada tahap berkembang.
Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut, Parlindungan Pane, mengatakan desa memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan BUMDes agar tidak tertinggal dan mampu menjadi motor ekonomi lokal.
“Desa memiliki potensi besar. Kita tidak ingin desa-desa ditinggalkan warganya, sementara asetnya dijual murah. Justru desa harus menjadi penggerak ekonomi,” imbuhnya dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (8/4/2026).
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumut menargetkan pelatihan bagi sekitar 400 pengurus BUMDes tahun ini. Materi yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran produk desa.
Selain itu, pemerintah juga akan membentuk “Klinik BUMDes Naik Kelas” yang dapat diakses secara daring maupun luring. Klinik tersebut akan melibatkan para ahli untuk memberikan pendampingan langsung kepada pengurus BUMDes, sehingga usaha desa dapat berkembang lebih profesional.
Tak hanya aspek bisnis, Pemprov Sumut juga memperkuat tata kelola hukum dan administrasi desa. Dinas PMD Dukcapil menggandeng Kejaksaan melalui program Jaksa Masuk Desa untuk meningkatkan kesadaran hukum pengurus desa serta memastikan pengelolaan dana desa berjalan akuntabel.
Menurut Parlindungan, dana desa seharusnya menjadi pemicu kemandirian, bukan sekadar bantuan rutin. Karena itu, pengurus desa diharapkan memanfaatkan program pendampingan yang tersedia agar tidak terjadi stagnasi pembangunan.
Meski demikian, ia mengakui penguatan BUMDes membutuhkan kerja sama banyak pihak. Pemerintah terus membuka kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi guna mempercepat peningkatan ekonomi desa di Sumatera Utara.
“Kita ingin desa berkembang, mandiri, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini memang tidak mudah, tapi dengan kolaborasi kita optimistis bisa tercapai,” pungkasnya.
