Jakarta, Armadaberita.com- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan data yang mengkhawatirkan tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Data ini menyoroti tantangan serius yang masih dihadapi dalam upaya mengatasi KDRT dan melindungi perempuan serta anak-anak dari kekerasan.
Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA), tercatat bahwa selama 18 bulan terakhir, sejak awal tahun 2022 hingga Juni 2023, terjadi sebanyak 15.921 kasus KDRT yang melibatkan perempuan. Jumlah korban KDRT mencapai 16.275 orang.
Dalam kategori jenis kekerasan, kasus kekerasan fisik menjadi yang paling banyak dengan 7.940 kasus. Kekerasan psikis juga cukup tinggi, mencapai 6.576 kasus, diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 2.948 kasus, dan penelantaran dengan jumlah kasus mencapai 2.199.
Data ini juga mengungkapkan bahwa kasus KDRT terjadi di berbagai tempat. Sebanyak 48,04% kasus terjadi dalam rumah tangga (KDRT), sementara sisanya terjadi di tempat kejadian lainnya seperti fasilitas umum, tempat kerja, sekolah, dan lembaga pendidikan.
Selain itu, dalam kasus kekerasan terhadap anak, tercatat sebanyak 23.363 kasus dengan jumlah korban mencapai 25.802 anak. Dari data tersebut, sebanyak 60% atau sekitar 14.034 kasus adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Data-data tersebut menegaskan bahwa KDRT masih merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Meskipun upaya telah dilakukan dalam kampanye penghapusan KDRT, masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan.
Pentingnya Kampanye Penghapusan KDRT semakin terlihat, terutama karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) akan berusia 19 tahun. Meskipun regulasi ini seharusnya memberikan perlindungan dan akses terhadap keadilan bagi korban KDRT, tantangan dalam implementasinya masih ada.
KPPPA bersama dengan berbagai pihak terus bekerja keras untuk mengatasi KDRT dan mendukung korban. Upaya penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi UU PKDRT menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma dan meminimalisir kasus KDRT di Indonesia.
Data yang baru diungkapkan ini menjadi panggilan untuk lebih serius lagi dalam menghadapi masalah KDRT di Indonesia. Pemahaman yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mengurangi dan akhirnya menghapus KDRT demi mewujudkan rumah tangga yang aman dan damai bagi semua warganya. (Dewa)
