MEDAN, ARMADA BERITA– Aktivis ’98 Muhammad Ikhyar Velayati menduga gelombang gerakan insan akademik dan kampus yang mengkritisi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan pesanan untuk menciptakan tsunami politik, dengan tujuan menggagalkan pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran dalam pilpres 2024.
“Saya menduga isu yang dituduhkan oleh insan akademik dan pihak kampus terhadap Jokowi merupakan pesanan atau orderan dari timses sebelah karena takut Prabowo-Gibran menang satu putaran, soalnya semua survey dan fakta lapangan menggambarkan suasana itu, kecuali ada tsunami politik, jadi para insan akademik dan kampus dirental untuk menciptakan tsunami politik tersebut,” ungkap Ikhyar di Medan, saat ditanya awak media terkait gelombang kritikan terhadap Jokowi dari berbagai kampus, Minggu (4/2/2024).
Ikhyar kemudian menjelaskan indikator bahwa gerakan dari insan akademisi dan kampus yang menuduh Jokowi melakukan penyimpangan merupakan bagian dari orderan atau pesanan politik dari pihak tertentu
“Ada beberapa indikator yang mengarah ke sana, pertama gerakan dan teriakan beberapa kampus tersebut disuarakan menjelang pencoblosan pilpres. Kedua materi tuduhan tidak disertai bukti-bukti. Ketiga, dari berbagai tuduhan serius tersebut hingga hari ini satupun tidak ada yang dilaporkan ke Bawaslu atau polisi jika terkait delik pidana. Keempat, apa yang mereka suarakan tidak lebih kelanjutan dari opini dan gerakan yang pernah dilakukan oleh elit parpol pengusung capres sebelah mulai isu hak angket, pemakzulan, kecurangan pemilu hingga dinasti politik, tapi rakyat tidak merespon,” jelas Ikhyar.
Ikhyar menambahkan, “Beberapa tuduhan yang dianggap bentuk penyimpangan oleh civitas akademisi tersebut misalnya Presiden Jokowi dituduh tidak netral dan berpihak kepada salah satu capres hanya karena beliau menjelaskan tentang pasal 299 UU Pemilu, padahal dalam pasal tersebut memang secara jelas tersurat kebolehan Presiden dan Wakil Presiden berkampanye, dan tentunya secara otomatis berpihak kepada salah satu calon. Persoalan Presiden Jokowi mengambil atau tidak haknya tersebut itu persoalan lain,” tuturnya
Sebelumnya diberitakan insan akademika kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyampaikan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024. Selain UGM, terdapat pula Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Andalas (Unand), dan kemarin Universitas Padjajaran (Unpad).
Petisi Bulak Sumur dibacakan Prof Koentjoro mewakili sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1).
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” kata Prof Koentjoro membacakan petisi. (Dewa)
