Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat intervensi pasar untuk menekan harga cabai sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah. Kebijakan ini ditempuh setelah ditemukan anomali: produksi cabai Sumut tercatat surplus, tetapi sebagian besar pasokan justru mengalir ke luar daerah.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Evan Botung Daulay mengatakan, kondisi tersebut membuat ketersediaan cabai di pasar lokal tidak selalu sejalan dengan tingginya produksi di daerah sentra.
“Secara data produksi, Sumut ini sebenarnya surplus. Namun, ada anomali di mana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi justru banyak keluar daerah, seperti di Kabupaten Batubara baru panen raya cabai, namun inflasinya justru tinggi. Ini jadi anomali, makanya kami cari akar permasalahannya,” kata Evan dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/10/2026).
Menurut Evan, tingginya penjualan cabai ke luar wilayah, antara lain ke Riau dan Aceh, turut memengaruhi pasokan untuk kebutuhan masyarakat Sumut. Karena itu, Pemprov Sumut mendorong adanya komitmen agar kebutuhan pasar lokal dipenuhi terlebih dahulu sebelum hasil panen dijual ke luar daerah.
“Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di dalam Sumatera Utara harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah,” ujarnya.
Untuk mengamankan pasokan, Pemprov Sumut melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) bersama mitra melakukan penyerapan hasil panen petani lokal. Cabai yang dibeli kemudian disalurkan ke sejumlah pasar induk utama, di antaranya Pasar Induk Lau Cih dan pasar MMTC.
Selain menjaga stok, Pemprov Sumut bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia (BI) juga mengatur masa tanam cabai dengan melibatkan gabungan kelompok tani. Langkah tersebut ditujukan agar waktu panen lebih merata sehingga tidak terjadi kekosongan pasokan yang berpotensi memicu lonjakan harga.
“Pengaturan masa tanam ini sangat penting agar jadwal panen terdistribusi secara merata sepanjang tahun, sehingga tidak ada lagi periode kekosongan pasokan yang memicu lonjakan harga di pasaran,” kata Evan.
Pemprov Sumut juga menyiapkan subsidi ongkos angkut untuk menekan biaya distribusi cabai dari sentra produksi menuju pasar konsumen. Di sisi hilir, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar terus digencarkan di kabupaten/kota.
Evan mengatakan, hingga Desember mendatang seluruh kabupaten/kota di Sumut akan melaksanakan GPM secara serentak sedikitnya dua hingga empat kali.
“Pemprov Sumut akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga agar inflasi tidak tinggi,” sebutnya.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BI, Bulog, serta pemerintah kabupaten/kota. Fokusnya memastikan rantai distribusi tetap berjalan dan pasokan cabai untuk pasar Sumut tetap tersedia.
Dengan intervensi dari sisi produksi, distribusi hingga pasar, Pemprov Sumut berharap surplus produksi cabai tidak lagi berbanding terbalik dengan kondisi harga di pasar lokal.
