Bekasi, ArmadaBerita.Com – Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 mencatat peningkatan signifikan dari sisi cakupan dan jumlah responden. Survei yang dilaksanakan oleh OJK, LPS, dan BPS ini menyasar 75.000 responden di 38 provinsi, mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Hal itu terungkap pada pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2/), yang dihadir Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK yang juga menjabat sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.
“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” sebut Friderica.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa peningkatan jumlah sampel dari 10.000 responden pada tahun sebelumnya menjadi 75.000 responden pada 2026 bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat, objektif, dan representatif hingga tingkat provinsi.
“Tahun ini kita menambah jumlah sampel secara signifikan sehingga basis analisisnya bisa diperluas sampai ke provinsi. Ini penting untuk mendukung kebijakan literasi dan inklusi keuangan yang lebih tepat,” kata Anggito.
Pendataan SNLIK 2026 dilaksanakan pada 4–18 Februari 2026, menyasar penduduk berusia 15–79 tahun di 7.500 Satuan Wilayah Setempat (SLS). Kegiatan lapangan dilakukan oleh 2.744 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi antara BPS, OJK, dan LPS yang memungkinkan perluasan cakupan survei hingga tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia.
“Dengan jumlah sampel yang lebih besar, SNLIK 2026 dapat menghasilkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan hingga tingkat provinsi,” ujar Amalia.
Amalia juga mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan. Ia menegaskan bahwa kerahasiaan jawaban dan keamanan data pribadi responden dijamin dan dilindungi sesuai standar serta ketentuan yang berlaku.
Hasil SNLIK 2026 akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025 dan menjadi rujukan penting dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
OJK, LPS, dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan data SNLIK sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kondisi nyata masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi dan kolaborasi antarlembaga. (*)
