Bekasi, ArmadaBerita.Com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai dasar utama penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi serta inklusi keuangan nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK yang juga menjabat sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pelaksanaan SNLIK 2026 memiliki peran strategis karena tingkat literasi dan inklusi keuangan berkorelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” kata Friderica dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2/2026).
Menurut Friderica, terdapat perbedaan penting dalam pelaksanaan SNLIK tahun ini, yakni keterlibatan LPS sebagai mitra resmi sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Kolaborasi ini memperkuat sinergi antar lembaga dalam memastikan kualitas dan validitas data survei.
Selain itu, SNLIK 2026 untuk pertama kalinya akan menghasilkan angka literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi. Data ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang program peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang lebih tepat sasaran.
“Dengan mengetahui posisi masing-masing provinsi, kita bisa mendorong kontribusi daerah secara lebih konkret dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” tambah Friderica.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, yang bersama-sama menegaskan komitmen menjaga kualitas pendataan SNLIK 2026 agar mencerminkan kondisi riil masyarakat Indonesia. (*)
