Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah merealisasikan kontrak Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) senilai Rp325 miliar untuk 30 kabupaten/kota. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis di daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, Faisal Arif Nasution, mengatakan pagu BKP yang terinput mencapai Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, senilai Rp325 miliar telah berkontrak dan saat ini pelaksanaan pembangunan terus berjalan.
Hal itu disampaikan Faisal dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (8/10/2026).
“Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kabupaten/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan,” ujar Faisal.
Pemprov Sumut menargetkan seluruh kegiatan yang dibiayai melalui BKP dapat diselesaikan hingga Desember 2026. Progres pelaksanaan juga akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah provinsi terhadap kinerja kabupaten/kota.
Faisal mengatakan capaian realisasi BKP dapat menjadi salah satu pertimbangan Gubernur Sumut dalam memberikan reward kepada kabupaten/kota pada 2027.
“Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya,” katanya.
Fokus pada Infrastruktur
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai cukup besar. Nias Utara memperoleh Rp23 miliar, Asahan Rp28 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, Padanglawas Rp20 miliar, dan Tapanuli Utara Rp25 miliar.
Sementara sejumlah kabupaten/kota lainnya menerima alokasi mulai dari sekitar Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.
Faisal menjelaskan, sebagian besar proposal BKP yang diajukan pemerintah kabupaten/kota diarahkan untuk peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya.
Pelaksanaan kegiatan tersebut juga diselaraskan dengan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk untuk memastikan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dapat terhubung dengan program pemerintah provinsi.
“Ini yang paling banyak diajukan di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infrastruktur. Proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi, sehingga ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi,” jelas Faisal.
Menurut dia, sinergi pembiayaan tersebut juga dilakukan pada sejumlah lokasi pembangunan yang telah mendapatkan dukungan anggaran di kabupaten/kota.
Dengan penyaluran BKP dan pemantauan progres pelaksanaannya, Pemprov Sumut mendorong agar dukungan anggaran provinsi dapat mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat keterhubungan infrastruktur antarwilayah. (Asn)
