Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi, razia terpadu, pemutihan pajak, hingga perluasan layanan Samsat Malam. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target pendapatan daerah tahun 2026.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Bapenda Sumut, Yudhi Armand, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026). Ia menjelaskan, Bapenda mengelola tujuh jenis pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Ketujuh pajak tersebut meliputi PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hingga saat ini, realisasi PKB mencapai Rp1,2 triliun dari target Rp1,8 triliun, BBNKB Rp762,1 miliar dari Rp1,094 triliun, serta PBBKB Rp1,4 triliun dari Rp1,8 triliun.
Sementara itu, PAP terealisasi Rp174,3 miliar dari target Rp174,7 miliar atau 99,74 persen. Pajak Rokok mencapai Rp985,6 miliar dari Rp1,4 triliun, Pajak Alat Berat Rp1,06 miliar dari Rp3,2 miliar, serta Opsen Pajak MBLB Rp3,04 miliar dari Rp6,5 miliar.
Untuk meningkatkan penerimaan, Bapenda menguji coba perangkat clamp-on flowmeter digital di tiga titik wajib pajak. Teknologi ini mengukur penggunaan air secara daring sebagai tahap awal pendataan sekitar 500 titik pengambilan air perusahaan.
Bapenda juga bekerja sama dengan Bank Sumut melalui aplikasi Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (E-TPPD) untuk mengotomatisasi pembagian pungutan Opsen Pajak MBLB kepada kabupaten dan kota. Selain itu, Bapenda menggali potensi pajak bahan bakar solar untuk kendaraan di atas air melalui koordinasi dengan KSOP Belawan serta memetakan potensi Pajak Alat Berat.
Di sektor pelayanan, Bapenda menerapkan pemutihan PKB dengan skema dua tahun tunggakan dan satu tahun berjalan disertai penghapusan denda. Razia gabungan bersama kepolisian dan Jasa Raharja juga digelar secara humanis.
Bapenda turut memperluas layanan Samsat Malam di Jalan Nibung dan kawasan Johor atau J-City. Layanan serupa direncanakan hadir di kawasan Pakam untuk memudahkan masyarakat membayar pajak di luar jam kerja.
Yudhi menambahkan, Bapenda juga mendata kendaraan milik ASN di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut. Pihaknya melakukan pencocokan data kendaraan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan kepatuhan pajak.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Sumut, M. Ainul Hafis, mengapresiasi dukungan insan pers dalam menyosialisasikan program optimalisasi pajak daerah. “Kegiatan ini sangat membantu kita untuk menjelaskan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan, upaya-upaya kami dalam hal mengoptimalisasikan pajak daerah agar diketahui oleh seluruh masyarakat kita,” katanya.











