Medan, ArmadaBerita.Com – DPRD Kota Medan menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Penegasan itu disampaikan Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Pemandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan Dame Dumasari Hutagalung. Ia menegaskan APBD merupakan instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan serta pembangunan yang nyata.
Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran, mulai dari besaran anggaran, peruntukan, output yang dihasilkan, income yang diperoleh hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” jelasnya.
Gerindra juga meminta evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi anggaran harus dilakukan, fraksi tersebut meminta pemborosan yang dipangkas, bukan pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan turut diarahkan terhadap penanganan banjir. Keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir, menurut Gerindra, tidak cukup diukur dari serapan anggaran, tetapi dari berapa titik banjir yang benar-benar berhasil diselesaikan dan berapa anggaran yang digunakan.
Hal serupa diminta dalam pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial dinilai tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
Gerindra juga meminta sektor pendidikan dan kesehatan tidak hanya menghasilkan pembangunan gedung dan fasilitas, tetapi mampu menghadirkan pendidikan berkualitas serta pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk program BRT Mebidang, keberhasilan juga diminta diukur dari peningkatan penggunaan transportasi publik dan kontribusinya dalam mengurangi kemacetan, bukan hanya jumlah halte maupun armada.
Pandangan Fraksi Gerindra tersebut menjadi bagian dari pembahasan Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. (Asn)
