Medan, ArmadaBerita.Com – DPRD Kota Medan meminta penyusunan APBD 2027 mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional. Efisiensi belanja juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Pemandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan Muslim. Fraksi tersebut menilai penyusunan APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan publik.
Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun lebih atau turun 1,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun lebih.
Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mengoptimalkan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Di sisi lain, belanja daerah 2027 diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun lebih atau meningkat 2,29 persen dibanding APBD 2026.
Demokrat menegaskan efisiensi belanja tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Fraksi tersebut juga meminta penjelasan terkait sejumlah perubahan alokasi anggaran OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan hingga Dinas Tenaga Kerja.
Demokrat turut menyoroti pelayanan sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal, termasuk dari sisi keramahan aparatur ketika melayani masyarakat.
“RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat.
Fraksi tersebut juga meminta pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu prioritas utama dalam APBD Kota Medan 2027.
Pandangan Demokrat selanjutnya menjadi bahan dalam tahapan pembahasan Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. (Asn)
