Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN) sebagai upaya memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui penguatan rantai pasok hortikultura, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga optimalisasi perdagangan komoditas pangan.
Rencana kolaborasi tersebut mengemuka dalam audiensi antara Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, jajaran Direksi PT Rumah Tani Nusantara, serta Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (3/7/2026).
Sulaiman Harahap mengatakan, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Pengalaman lonjakan harga komoditas, terutama cabai, menjadi pelajaran penting bahwa pengelolaan pasokan harus dilakukan lebih terstruktur.
“Kita maunya masyarakat tenang dan nyaman. Belajar dari pengalaman lalu di mana harga komoditas seperti cabai sempat melonjak tinggi, kehadiran sistem penataan pasokan seperti ini sangat kita butuhkan. Saya berharap ada pembicaraan yang lebih teknis dan mendalam setelah ini untuk merumuskan formula kerja sama yang aman dan sesuai ketentuan,” harapnya.
Ia juga meminta PT Rumah Tani Nusantara segera membangun komunikasi dengan badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat jalur distribusi, membuka peluang perdagangan antardaerah, sekaligus meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) komoditas pangan.
Di sisi lain, Bank Indonesia menilai kolaborasi tersebut berpotensi memperkuat efektivitas pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga keseimbangan pasokan saat produksi berlebih maupun ketika terjadi kekurangan stok.
Deputi Direktur BI Perwakilan Sumatera Utara Abdul Khalim mengatakan, jaringan distribusi yang dimiliki PT Rumah Tani Nusantara dapat dimanfaatkan untuk menyerap hasil panen ketika terjadi surplus sehingga harga di tingkat petani tetap terjaga. Sebaliknya, saat pasokan menurun, perusahaan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasar untuk menekan kenaikan harga.
“Harapan kami, jaringan yang dimiliki Rumah Tani Nusantara bisa berpartner terutama dari sisi manajemen penjualan saat produksi berlebih (surplus) agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Sebaliknya, saat pasokan menipis, mereka bisa berkolaborasi menjadi pemasok pangan guna menekan laju inflasi,” kata Abdul Khalim.
Menurutnya, pemanfaatan sistem data perdagangan digital yang tengah disiapkan juga akan membantu pemerintah memantau pergerakan harga komoditas secara lebih dini sehingga intervensi pasar dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Sementara itu, Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bachtiar menyatakan perusahaan siap mendukung penguatan ketahanan pangan di Sumatera Utara melalui jaringan kemitraan dan distribusi yang telah dimiliki.
Ia menilai Sumatera Utara memiliki potensi besar sebagai sentra produksi pertanian, namun tata kelola distribusi perlu diperkuat agar pasokan yang masuk tidak menekan harga komoditas petani lokal.
“Sumatera Utara ini konsumsinya besar, tapi sering kali pasokan masuk tanpa filter dan aturan yang rapi, sehingga harga di tingkat petani lokal jatuh. Kami hadir untuk membantu tata kelola pasokan tersebut. Ketika Sumut mengalami surplus, kami siap membantu menyalurkannya ke pulau lain melalui jaringan kami. Sebaliknya, jika terjadi defisit, kami siap menyuplai kekurangan stok tersebut,” ujarnya.
Bachtiar menjelaskan, PT Rumah Tani Nusantara saat ini mengelola kemitraan lahan lebih dari 15.000 hektare dan memberdayakan puluhan ribu petani, termasuk melalui program regenerasi petani muda.
Pada 2026, perusahaan juga menyiapkan ekspansi sarana logistik untuk mempercepat distribusi komoditas hortikultura seperti cabai, kentang, dan bawang dari sentra produksi di Kabupaten Karo maupun daerah lainnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti pembahasan dalam forum yang lebih formal bersama perangkat daerah dan BUMD. Hasil pembahasan itu diharapkan menjadi dasar penyusunan nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat stabilitas pasokan pangan dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara.
