Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan kualitas permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni hingga penyaluran ribuan rumah subsidi pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari dorongan memperkuat akses hunian layak sekaligus menekan kawasan kumuh di sejumlah daerah.
Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), Pemprov Sumut menargetkan rehabilitasi 440 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 17 kabupaten/kota sepanjang tahun ini.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Bustami Rangkuti, mengatakan program tersebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat.
“Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu PHTC Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut dan tahun 2026 ini ada sebanyak 440 unit yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumut,” terang Bustami dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5/2026).
Daerah penerima program rehabilitasi rumah meliputi Deliserdang, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tebingtinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas Utara, Sibolga, Toba, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, hingga Serdangbedagai.
Tak hanya fokus pada perbaikan rumah warga, Pemprov Sumut juga menggarap program pemugaran dan peremajaan kawasan kumuh. Pemugaran dilakukan di lahan seluas 15,05 hektare yang tersebar di Labuhanbatu Utara, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah.
Sementara itu, program peremajaan kawasan kumuh digarap di area seluas 21,25 hektare yang berada di Asahan, Samosir, Simalungun, dan Batubara.
Di sektor mitigasi bencana, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan 100 unit rumah khusus hunian tetap bagi korban bencana di Kabupaten Langkat. Selain itu, dukungan prasarana umum akan dibangun di 48 titik yang tersebar di Serdangbedagai, Simalungun, Samosir, Deliserdang, dan Langkat.
Pada sisi pembiayaan rumah murah, Pemprov Sumut mencatat realisasi program KPR Sejahtera FLPP mencapai 7.157 unit rumah subsidi hingga 2026.
Deliserdang menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar yakni 2.936 unit, disusul Pematangsiantar 831 unit, Serdangbedagai 630 unit, Asahan 425 unit, Medan 415 unit, Binjai 412 unit, Batubara 298 unit, dan Simalungun 247 unit.
Bustami menjelaskan, penerima bantuan subsidi mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020. Bantuan diperuntukkan bagi masyarakat yang belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, belum memiliki rumah, serta memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas permukiman yang layak, terjangkau, dan inklusif melalui penyediaan hunian murah guna mendukung target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
