Medan, Armadaberita.com — Layanan administrasi kependudukan di Medan melonjak tajam sepanjang 2025. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas, total pelayanan yang dicatat mencapai 590.516 dokumen—naik 28,9 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 457.994.
Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Medan menunjukkan adanya tambahan 132.522 layanan dalam satu tahun. Lonjakan ini menjadi indikator kuat bahwa reformasi pelayanan publik berjalan agresif, sekaligus memperlihatkan meningkatnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Kepala Disdukcapil, Baginda P. Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya mengandalkan strategi jemput bola untuk memastikan seluruh warga—termasuk yang tinggal di daerah rawan bencana—tetap mendapatkan dokumen kependudukan secara cepat, mudah, dan merata. Petugas aktif turun langsung ke permukiman warga, tidak hanya menunggu antrean di kantor.
Dari 18 jenis layanan yang dicatat, hampir semuanya mengalami peningkatan. Layanan KTP elektronik naik dari 183.243 menjadi 201.972, disusul Kartu Keluarga yang bertambah dari 136.470 menjadi 152.853 layanan. Kenaikan terbesar terjadi pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang melejit lebih dari dua kali lipat—dari 30.560 menjadi 67.787 layanan. Akta kelahiran juga mengalami lonjakan signifikan dari 29.438 menjadi 59.099 layanan.
Untuk layanan perpindahan penduduk, SKPWNI meningkat dari 25.341 menjadi 39.504, sedangkan SKDWNI naik dari 23.408 menjadi 35.478. Beberapa layanan lain relatif stabil atau menurun tipis, seperti Akta Pengangkatan Anak (tetap 9), Kutipan Kedua Akta Perceraian (tetap 12), Perjanjian Kawin (turun dari 36 menjadi 30), serta penerbitan NIK OA yang turun dari 132 menjadi 109.
Secara keseluruhan, lebih dari 590 ribu layanan adminduk sepanjang 2025 menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik sedang berlangsung cepat dan masif. Strategi jemput bola menjadi motor penggerak utama peningkatan ini, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Medan dalam menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang semakin inklusif, mudah dijangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Redaksi)
