Madina, Armadaberita.com — Pelaksanaan Pelatihan Koperasi Merah Putih (KMP) untuk perangkat desa di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai ada kejanggalan dalam kegiatan tersebut, terutama terkait transparansi anggaran.
Di lokasi pelatihan, tak terlihat satu pun spanduk atau informasi kegiatan di luar gedung. Panitia lokal maupun perwakilan dari provinsi juga mengaku tidak mengetahui besaran anggaran yang digunakan.
Kepala Dinas Koperasi Madina, Fandi Lubis, mengatakan para staf memang tidak dibekali informasi detail soal anggaran. “Wajar kalau mereka tidak tahu, dan mereka juga takut salah bicara. Yang jelas kami sudah berusaha menjalankan kegiatan ini sesuai arahan dari pihak kementerian,” ujarnya, Selasa (09/12/2025).
Pernyataan serupa disampaikan Safri Hutabarat, staf Dinas Koperasi Provinsi Sumut yang ditugaskan di kegiatan tersebut. Ia mengaku hanya menjalankan fungsi teknis. “Saya tidak tahu soal anggaran. Kami hanya seperti kurir pada kegiatan ini. Pelatihan digelar di tiga lokasi di Madina selama tiga hari berturut-turut,” kata Safri.
Minimnya transparansi ini mendapat perhatian dari Ketua LSM Tamperak Madina, Muhammad Yakub Lubis. Ia menilai pelatihan tersebut berpotensi menjadi ajang penyimpangan anggaran, baik di tingkat kementerian maupun dinas provinsi.
“Kami melihat banyak hal yang ditutup-tutupi. Panitia tidak tahu anggaran, tidak ada spanduk resmi di luar lokasi, hanya baliho di dalam aula. Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa kegiatan ini,” ujarnya.
(Liansah Rangkuti)
