Armadaberita.com, Medan – Jalan berlubang dan cepat rusak ternyata bukan hanya soal kualitas aspal. Salah satu biang utamanya adalah truk yang membawa muatan berlebih alias Over Dimension Over Load (ODOL). Kendaraan dengan kapasitas melebihi aturan membuat badan jalan tak sanggup menahan beban, hingga akhirnya cepat hancur.
Melihat persoalan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap menjalankan amanah Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan target Zero ODOL pada 2027. Komitmen itu disampaikan Plt Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Moettaqien Hasrimi melalui Sekretaris Dinas, Rochani Litiloly, dalam konferensi pers bertajuk “Stop Kendaraan Over Dimension Over Load” di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (3/10/2025).
Rochani menjelaskan, praktik ODOL biasanya muncul karena kesepakatan antara pemilik barang dan pengusaha angkutan yang ingin mengurangi biaya operasional. Mulai dari pungutan liar, parkir tidak resmi, hingga biaya bongkar, seringkali mendorong mereka memaksa muatan melampaui batas, bahkan dengan memodifikasi bak kendaraan di bengkel tidak resmi.
Untuk itu, Dishub Sumut bersama kementerian terkait menyiapkan rencana aksi penanganan ODOL, dari penertiban karoseri, penataan jalur angkutan barang, hingga pengawasan di jalan provinsi dan kabupaten. Semua langkah ini bagian dari strategi nasional menuju Zero ODOL 2027.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci. Ia menekankan agar para pengusaha memperhatikan aturan muatan, demi menjaga jalan tetap awet dan keselamatan pengguna jalan tetap terjamin. “Setiap ruas jalan punya kapasitas berbeda. Kalau kita terus biarkan ODOL, kerusakan jalan akan semakin parah. Karena itu, pengawasan dan sosialisasi harus jalan bersama,” ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri Kabid Lalin Dishub M Thahura, Kabid Perkabang Muchsin Harahap, serta pejabat lain, dengan moderator Kabid IKP Kominfo Sumut, Harvina Zuhra.
Melalui upaya ini, Pemprov Sumut berharap masyarakat bisa merasakan manfaat nyata: jalan lebih terawat, transportasi lebih aman, dan biaya logistik lebih efisien tanpa harus merusak infrastruktur. (*)
