Armadaberita.com | MEDAN – Ephorus atau Pimpinan tertinggi Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pendeta Dr. Victor Tinambunan, secara tegas menyerukan penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Seruan ini ia sampaikan sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap krisis lingkungan dan konflik sosial yang disebut telah berlangsung selama 30 tahun terakhir di Tanah Batak.
Ephorus HKBP itu menyatakan, selama tiga dekade, keberadaan TPL di sekitar kawasan Danau Toba telah meninggalkan jejak kerusakan yang serius. Mulai dari kerusakan hutan, banjir bandang, tanah longsor, hingga pencemaran air dan udara. Ia juga menyebut TPL turut memicu perubahan iklim di wilayah tersebut.
“Kami melihat sendiri bagaimana kawasan ini terus dilanda bencana, termasuk banjir bandang yang berulang kali menghantam kota Parapat,” ujar Tinambunan, Sabtu (10/5/2025). Parapat, kota wisata yang menjadi gerbang Danau Toba, diketahui dikelilingi konsesi hutan tanaman industri milik TPL.
Lebih dari itu, Tinambunan menyoroti konflik sosial antara masyarakat adat dan perusahaan yang semakin memanas. Ia mengungkapkan adanya korban jiwa, kehilangan lahan pertanian, hingga retaknya hubungan sosial warga akibat konflik lahan.
Contohnya, pada Juli 2024, lima warga Desa Sihaporas di Simalungun diculik dalam konflik berkepanjangan dengan TPL. Dua tahun sebelumnya, bentrokan fisik antara warga dan polisi terjadi setelah masyarakat memblokir akses ke lahan adat yang mereka anggap diwariskan secara turun-temurun selama 11 generasi.
“Ini bukan sekadar insiden, tapi masalah yang sudah terlalu lama dibiarkan,” tegas Tinambunan. Dengan membawa suara sekitar 6,5 juta jemaat HKBP, ia mendesak pemilik dan pimpinan TPL untuk segera menghentikan operasional mereka demi keadilan sosial dan kelestarian alam.
Namun, pihak TPL membantah semua tuduhan tersebut. Direktur TPL, Jandres Silalahi, menyatakan bahwa perusahaannya justru punya komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial. Ia menegaskan bahwa TPL rutin diaudit dan telah lolos evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022.
Menanggapi tudingan TPL sebagai penyebab banjir bandang, Jandres juga membantah. Menurutnya, lokasi banjir berjarak sekitar empat kilometer dari wilayah konsesi TPL dan masih terhalang hutan lindung. “Secara ilmiah, tidak terbukti,” ujarnya.
Namun klaim ini ditantang hasil ekspedisi dan riset independen. Pendeta Jurito Sirait bersama dosen Universitas HKBP Nommensen, Dimpos Manalu, menemukan bahwa titik awal longsor hanya berjarak 2,33 kilometer dari konsesi TPL—lebih dekat dari yang diklaim perusahaan.
Studi lanjutan oleh KSPPM, AURIGA, AMAN Tano Batak, dan Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa antara tahun 2000 hingga 2023, sekitar 6.503 hektare hutan alam di kawasan Parapat telah hilang, dan digantikan dengan kebun kayu eukaliptus milik TPL. Deforestasi ini dinilai memperbesar risiko bencana ekologis di wilayah Danau Toba.
