Medan, ArmadaBerita.Com
Sulitnya ekonomi dimasa Pandemic Covid-19 sejak 2020 hingga awal 2021 sekarang ini sangat terasa bagi lebih seratusan negara. Bahkan memburuknya ekonomi amat kentara di Indonesia. Di Kota Medan Sumatera Utara (Sumut), masyarakat merasa pemasukan rupiah hanya menetes sedikit, bahkan ada yang tidak sama sekali.
Hal itu jelas diakibatkan, pembatasan oleh pemerintah terkait pertemuan yang sifatnya berkerumun maupun larangan akses perdagangan dan keuangan secara terbuka.
Menurut Ekonomi asal Sumatera Utara (Sumut), kinerja ekonomi di tahun 2020 yang baru dilewati dua bulan ini, diperkirakan tumbuh negatif. Meskipun datanya baru akan dirilis nanti pada hari jumat pekan ini. Namun sejumlah indikator menunjukan bahwa baik nasional maupun wilayah Sumut khususnya berpeluang mencetak pertumbuhan minus.
“Untuk Sumut dikuartal pertama memang masih menikmati pertumbuhan. Namun di kuartal kedua dan ketiga pertumbuhannya minus. Jadi saya perkirakan memang tumbuh negatif,” sebut Gunawan Benjamin, SE, MM kepada wartawan, Senin (1/2/2020)1).
Dikatakannya, akumulasi tiga kuartal di 2020 juga tidak begitu bagus hasilnya, yakni masih menunjukan tren penurunan. “Ini tentunya menjadi kabar yang tidak menggembirakan. Saya melihat Sumut berpeluang mengalami pertumbuhan negatif dikisaran angka 1% selama 2020. Dan di tahun ini, khususnya di kuartal pertama 2021, resesi juga akan masih terjadi. Dimana pertumbuhan ekonomi tetap melemah,” papar Gunawan.
Apalagi, lanjut Gunawan yang juga analis keuangan asal Sumut, sekaligus Ketua Tim Pemantau Harga Pangan ini, pemberlakukan PPKM, lockdown yang dilakukan oleh sejumlah negara besar. Ditambah lagi beberapa isu perang dagang yang kian memanas membuat kita harus was-was akan kemungkinan perlambatan ekonomi yang lebih buruk di tahun ini.
“Dari penyebaran covid 19 saja, sejauh ini pemerintah telah direpotkan dengan penambahan jumlah kasus Covid-19 yang belum terurai. Dampaknya ke pertumbuhan ekonomi kian terasa berat,” aku Dosen di UIN Sumatera Utara ini.
Jadi, ungkap Gunawan, kalau di tahun 2020 kita sudah mengalami pembatasan kegiatan masyarakat yang terus menggerus daya beli dan kondisinya justru masih berlanjut di 2021, maka beban atau tekanan itu akan semakin berat tentunya. Kondisi keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan memicu pelemahan daya beli yang akan terus tergerus nantinya.
“Nah, kalau dulu semasa awal pandemi kita berasumsi bahwa pandemi hanya berlangsung paling lama 6 bulan, dan 2022 ekonomi sudah mulai pulih seperti sebelum masa pre-covid, namun faktanya justru pandemi sudah berjalan satu tahun,” bilangnya.
“Dan kalau kita berasumsi bahwa di pertengahan tahun 2021 pandemi akan berakhir, maka pemulihan ekonomi baru akan terlihat di 2025 mendatang. Dan selama itu, daya beli masyarakat belum akan mengalami pemulihan. Jadi bentuk kurvanya itu sudah terbayang sejauh ini,” tambahnya lagi.
Gunawan menyatakan, upaya yang paling bisa dilakukan adalah masyarakat memberlakukan Prokes (protokol kesehatan) secara ketat, dan pemerintah memaksa dengan aturan yang bisa memberikan punishmen atau hukuman bagi mereka yang tidak menjalankan Prokes.
“Itu masih bicara pandemi, belum bicara kemungkinan perang dagang berlanjut atau mungkin agresi militer yang terjadi antara AS dengan China di laut china selatan. Dampaknya bisa memperburuk kinerja ekonomi di tanah air, termasuk di Sumut,” jelasnya.
Jadi, Gunawan mengatakan, kekhawatirannya justru akan adanya dampak yang mungkin bisa timbul dari tekanan karena Covid-19serta ancaman perang tersebut dalam 6 bulan yang akan datang.
“Ramadahan dan Lebaran akan menjadi ujian baru bagi ketahanan ekonomi nasional. Saya justru mengkuatirkan pandemic yang belum akan berakhir akan membuat masyarakat terus mengerem belanjanya. Khususnya masyarakat menengah ke atas,” katanya.
Sementara, masyarakat miskin justru hanya berharap dari bantuan sosial. Dan tentunya bisa membuat kita terjebak dalam resesi yang berkepanjangan atau mungkin krisis ekonomi. Disini pentingnya alokasi anggaran yang besar untuk Bansos.
“Kita saat ini tengah berupaya untuk mempertahankan daya beli, belum memperbaiki daya beli. Dan pentingnya kebijakan yang lebih menekankan pentingnya menjaga daya beli tersebut, karena bisa makan saja syukur Alhamdulillah,” tegasnya. (Red/ABC)
