MEDAN, ARMADABERITA — Penguatan kapasitas anggota DPRD menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Kabupaten Simalungun di Hotel Grand Mercure Medan, Senin (12/10/2026).
Kegiatan bertema “Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan” ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam memahami keterkaitan perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan capaian program pemerintah daerah.
Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Dr. Agustinus Panjaitan, S.SiT., M.T., menekankan bahwa keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari perbaikan pelayanan publik dan manfaat yang diterima masyarakat. Tingginya penyerapan anggaran harus disertai hasil yang terukur, seperti meningkatnya akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kelancaran mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi hasil pembangunan. Pengawasan yang didukung data, ketepatan prioritas belanja, dan integritas diharapkan mampu memperkuat kualitas kebijakan serta akuntabilitas penggunaan APBD.
Sebagai dukungan terhadap keberlanjutan penguatan kapasitas, BPSDM Sumut membuka ruang pemanfaatan Learning Hub Sumut Berkah melalui kolaborasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun dan Universitas Simalungun. Pembelajaran lanjutan dapat dikembangkan melalui berbagi materi, webinar, diskusi kasus, dan pertukaran praktik baik sesuai kebutuhan tugas anggota DPRD.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Sugiarto, S.E., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Menurut Sugiarto, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penganggaran berbasis kinerja membutuhkan hubungan yang jelas antara anggaran, keluaran, hasil, dan manfaat program bagi masyarakat. Aspirasi yang dihimpun melalui reses dan rapat dengar pendapat juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan.
Melalui bimbingan teknis ini, anggota DPRD diharapkan semakin mampu menguji indikator kinerja, menilai ketepatan sasaran program, dan menyusun rekomendasi pengawasan yang dapat ditindaklanjuti. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Simalungun.
